Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengeluarkan pernyataan tegas yang mengecam meningkatnya kekerasan di Tepi Barat yang diduduki oleh Israel. PBB mendesak penghentian segera “gelombang kekerasan dan pengungsian massal yang mengkhawatirkan” yang telah berlangsung selama hampir sebulan. Serangan militer Israel yang melibatkan pembunuhan warga Palestina yang dianggap tidak bersenjata semakin sering terjadi di beberapa wilayah, termasuk Jenin, Tulkarm, dan Tubas, yang menjadi fokus serangan sejak 21 Januari.
Dalam pernyataan resminya, PBB mencatat bahwa tak kurang dari 44 warga Palestina tewas sejak dimulainya serangan ini. Banyak dari mereka dikenal tidak bersenjata dan tidak menimbulkan ancaman langsung, sehingga tindakan yang diambil oleh pasukan Israel dapat dianggap sebagai “pembunuhan di luar hukum”. OHCHR menekankan bahwa pola kekerasan yang semakin meningkat tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional, terutama di area yang tidak sedang terjadi permusuhan aktif.
“Sementara dunia menyaksikan situasi di Tepi Barat, kejahatan kemanusiaan yang berlangsung tidak boleh dianggap remeh,” ujar juru bicara OHCHR. PBB menunjukkan bahwa sejak Januari, jumlah pembunuhan yang mencolok dan melanggar hukum telah didokumentasikan, dan situasi tersebut memicu kekhawatiran mendalam di kalangan pengamat hak asasi manusia.
Tak hanya jumlah korban jiwa yang meningkat, tapi situasi pengungsian juga menjadi sorotan utama. Hampir 40.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka sebagai akibat dari operasi militer Israel di wilayah utara Tepi Barat. Angka ini menjadi salah satu pencatatan pengungsian massal yang terbesar selama beberapa dekade terakhir. PBB mencatat bahwa pemindahan massal ini tidak hanya menciptakan ketidakstabilan, tetapi juga melanggar hak asasi manusia yang mendasar bagi setiap individu untuk tinggal di tempat mereka dilahirkan.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB juga menegaskan kembali pentingnya hak bagi pengungsi untuk kembali ke rumah mereka. PBB mengingatkan bahwa setiap individu yang terlibat dalam tindakan pembunuhan yang dianggap melanggar hukum harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan standar hukum internasional. Hal ini merupakan langkah penting untuk memastikan keadilan bagi mereka yang menjadi korban kekerasan.
Sebagai tanggapan atas situasi ini, PBB mendesak Israel untuk segera memenuhi kewajiban mereka yang diatur dalam hukum internasional. PBB menyatakan bahwa kehadiran Israel yang dianggap “melanggar hukum” di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki harus segera diakhiri agar proses perdamaian dapat dimulai. Desakan ini penting bukan hanya untuk kedaulatan Palestina, tetapi juga untuk stabilitas kawasan yang lebih luas.
Kekerasan yang berkepanjangan di Tepi Barat menunjukkan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional dalam menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina. Di tengah kegelisahan ini, PBB berperan penting dalam mengadvokasi hak asasi manusia dan menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan.
Penting untuk dicatat bahwa situasi di Tepi Barat terus berkembang, dan perhatian dunia internasional sangat diperlukan. Seruan untuk menghentikan kekerasan ini tidak hanya demi kestabilan regional, tetapi juga demi menjamin hak asasi manusia dan kehidupan yang aman bagi warga Palestina. PBB mendorong semua pihak untuk mengambil langkah konkret menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
