Partai Perindo baru-baru ini menerima audiensi dari Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI) dan Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes (FKHN) di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat, pada Jumat, 14 Februari 2025. Pertemuan ini dihadiri oleh Angkie Yudistia, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, dan Sri Gusni Febriasari, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Kesehatan Masyarakat. Audiensi ini menjadi momentum penting untuk menyuarakan aspirasi dan dukungan bagi para tenaga kesehatan.
Dalam dialog tersebut, Partai Perindo menegaskan komitmennya bahwa program-program pemerintah di bidang kesehatan tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa dukungan yang kuat terhadap tenaga kesehatan. Sri Gusni Febriasari menekankan pentingnya sinergi antara program prioritas pemerintah dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, baik dari segi kapasitas maupun kesejahteraannya. “Layanan kesehatan harus dilaksanakan secara maksimal dengan tetap meninjau kesejahteraan para pahlawan kesehatan, terutama yang telah berjuang selama pandemi Covid-19,” ungkap Sri Gusni.
Menyampaikan pandangannya, Sepri Latifan, Presiden APKSI, mencatat bahwa perhatian kebijakan pemerintah selama ini seringkali lebih terfokus pada transformasi layanan kesehatan. Dia mengingatkan bahwa permasalahan mendasar yang dihadapi oleh SDM kesehatan belum mendapat perhatian yang memadai. Di Jakarta, misalnya, sekitar 75% tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas kesehatan pemerintah adalah non-Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status yang tidak jelas, sementara hanya 25% yang memiliki status ASN.
Kondisi ini menimbulkan keprihatinan akan perlunya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. Audiensi tersebut juga menyoroti kekhawatiran atas dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diupayakan pemerintah pusat. Sepri Latifan menekankan, “Kami berharap bahwa kebijakan efisiensi tidak berdampak pada pemangkasan SDM kesehatan. Selama dua hingga tiga tahun terakhir, tenaga kesehatan telah menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan jutaan nyawa masyarakat.”
Sepri menambahkan meskipun tenaga kesehatan ASN, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berada dalam pos belanja pegawai yang tidak terpengaruh kebijakan efisiensi, sebagian besar tenaga honorer (non-ASN) terdaftar dalam pos belanja barang dan jasa yang berisiko terkena pemangkasan anggaran. Hal ini dapat menimbulkan risiko pemutusan hubungan kerja dan menurunkan kesejahteraan tenaga kesehatan yang tidak memiliki status kepegawaian tetap.
Menanggapi hal ini, Partai Perindo yang dipimpin oleh Angela Tanoesoedibjo menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi SDM kesehatan melalui berbagai upaya kolaboratif. “Kami akan mengawal isu-isu kesejahteraan dan penguatan kapasitas SDM kesehatan melalui koordinasi dengan kepala daerah dan anggota legislatif di berbagai wilayah,” tambah Sri Gusni.
Langkah ini diharapkan dapat menjamin bahwa program-program kesehatan pemerintah tidak hanya fokus pada penyediaan layanan, tetapi juga member perhatian yang cukup terhadap kesejahteraan dan perlindungan bagi SDM kesehatan yang menjadi ujung tombak dalam sistem kesehatan nasional. Partai Perindo juga menyerukan agar para pekerja kesehatan tetap dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sembari berjuang bersama untuk memastikan agar setiap kebijakan kesehatan memprioritaskan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan mereka.
Dari sini, Partai Perindo meyakini bahwa dukungan nyata bagi SDM kesehatan merupakan investasi penting untuk menciptakan layanan kesehatan yang optimal dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, partai politik, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya diyakini akan memperkuat SDM kesehatan serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia dalam jangka panjang.
