JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Menteri Maruarar Sirait mengusulkan skema pembiayaan baru di luar Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Usulan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat Indonesia dalam memiliki rumah yang terjangkau dan berkualitas. Menurut Maruarar, skema yang diajukan mungkin menawarkan harga lebih murah dibandingkan FLPP, meskipun tanah dan bangunannya mungkin lebih kecil, namun tetap dengan desain yang menarik.
Dalam sebuah pernyataan, Maruarar menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sedang mengeksplorasi berbagai skema dan desain rumah yang dapat menarik minat konsumen. “Kita sedang mencari skema pembiayaan dan model rumah yang menarik bagi masyarakat. Uji coba publik sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi respon pasar,” ungkapnya dalam konferensi pers (16/3/2025).
Program FLPP sendiri selama ini dikenal luas sebagai salah satu inisiatif pemerintah untuk mendukung masyarakat mendapatkan hunian yang layak. Dinilai berhasil, FLPP telah menarik perhatian banyak pengembang dan masyarakat, khususnya untuk program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi rumah subsidi. Maruarar menuturkan bahwa minat masyarakat dalam memanfaatkan KPR FLPP sangat tinggi, menunjukkan keberhasilan inisiatif ini sebagai langkah nyata pemerintah.
Dukungan terhadap program FLPP juga datang dari kalangan perbankan dan pengembang, yang meminta agar Kementerian PKP melanjutkan program tersebut. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk melaksanakan Program 3 Juta Rumah, yang menjadi bagian dari misi Presiden Prabowo Subianto. Para pengembang menilai, dengan kelanjutan program FLPP, mereka dapat lebih mudah menghimpun anggaran untuk menyediakan rumah yang dibutuhkan masyarakat.
Namun, Maruarar juga mengingatkan akan pentingnya dukungan dan pengawasan dari berbagai pihak untuk memastikan program ini tepat sasaran. APBN telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung suku bunga KPR bersubsidi, dan oleh karena itu, penting bagi Kementerian PKP berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit penyaluran KPR FLPP.
Kementerian PKP bertekad untuk menjadikan hunian terjangkau dan berkualitas sebagai prioritas nasional. Dalam upaya tersebut, inovasi dalam skema pembiayaan perumahan menjadi sangat penting. Usulan untuk skema baru di luar FLPP diharapkan akan melengkapi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan. Dengan demikian, diharapkan makin banyak masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan akan rumah, terutama bagi kalangan berpenghasilan rendah.
Dalam proses pengembangan skema baru ini, Kementerian PKP mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan masukan. Setiap langkah diambil dengan tujuan untuk menciptakan hunian yang tidak hanya terjangkau bagi konsumen, tetapi juga layak dan nyaman untuk dihuni. “Desain yang menarik menjadi salah satu fokus kami untuk memastikan rumah yang dibangun tidak hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi pemiliknya,” tukas Maruarar.
Upaya untuk memberikan solusi perumahan yang inovatif ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek estetika dan kenyamanan bagi penghuninya. Dengan berbagai terobosan, diharapkan masyarakat Indonesia akan semakin mudah untuk memiliki rumah dan mewujudkan impian memiliki hunian yang sesuai harapan.
