Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengumumkan pembatasan ketat terhadap akses warga Palestina untuk menunaikan salat Jumat di Masjid Al-Aqsa selama bulan suci Ramadan. Langkah ini merupakan respons dari pemerintah Israel setelah mengadopsi rekomendasi keamanan yang dianggap perlu untuk menjaga stabilitas di wilayah tersebut.
Menurut pernyataan resmi dari kantor Netanyahu, hanya sekelompok kecil jamaah yang akan diizinkan masuk ke Masjid Al-Aqsa. Pembatasan ini ditetapkan untuk pria yang berusia lebih dari 55 tahun, wanita di atas 50 tahun, serta anak-anak berusia di bawah 12 tahun. Namun, akses ke masjid yang menjadi salah satu situs terpenting bagi umat Islam ini tetap memerlukan izin keamanan yang harus diperoleh sebelumnya, disertai dengan pemeriksaan keamanan yang ketat di pos pemeriksaan yang ditentukan oleh pihak berwenang.
Keputusan ini muncul di tengah meningkatnya tindakan agresif oleh ratusan pemukim Israel yang menyerang kompleks Masjid Al-Aqsa, seiring dengan serangan harian yang terjadi di wilayah tersebut. Ini juga mengindikasikan adanya peningkatan pembatasan terhadap pergerakan warga Palestina, khususnya mereka yang berada di Tepi Barat yang ingin menuju Yerusalem Timur.
Sejak pecahnya konflik antara Israel dan kelompok Hamas di Gaza pada 7 Oktober 2023, pemerintah Israel telah memberlakukan sejumlah langkah ketat yang membatasi akses warga Palestina ke beberapa wilayah, termasuk Yerusalem. Dalam konteks ini, pihak berwenang Israel berencana untuk meningkatkan kehadiran pasukan keamanan selama bulan Ramadan, langkah yang dinilai oleh banyak kalangan sebagai upaya untuk memperkuat pengontrolan militer di wilayah yang sangat sensitif secara politik dan religius ini.
Bagi banyak warga Palestina, pembatasan ini dipandang sebagai upaya Israel untuk melakukan “Yahudisasi” di Yerusalem Timur, yang mereka yakini dapat menghapus identitas Arab dan Islam yang telah ada di kawasan tersebut. Rasa ketidakpuasan dan kekhawatiran semakin meluas di kalangan warga Palestina atas tindakan yang dianggap merugikan hak-hak mereka untuk menjalankan ibadah di salah satu tempat suci mereka.
Di sisi lain, kebijakan ini juga menghadapi kritik dari organisasi hak asasi manusia dan berbagai pihak yang mendukung kebebasan beragama. Mereka berargumen bahwa pembatasan yang diterapkan terhadap jamaah Palestina merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak untuk beribadah.
Berita mengenai pembatasan ini tentunya menambah dimensi lain dalam hubungan antara Israel dan Palestina, serta meningkatkan ketegangan yang sudah berlangsung lama. Momen Ramadan, yang seharusnya menjadi waktu untuk ibadah dan refleksi, kini menjadi arena ketegangan yang berkelanjutan.
Dengan adanya keputusan ini, banyak pihak yang mengekspresikan kekhawatiran tentang dampak jangka panjangnya terhadap hubungan antara komunitas Muslim di wilayah tersebut dan otoritas Israel. Bagi umat Islam, Masjid Al-Aqsa bukan hanya simbol spiritual, tetapi juga bagian penting dari identitas mereka yang harus dijaga dan dilindungi. Masyarakat internasional pun terus mengikuti perkembangan situasi ini dengan penuh perhatian, berharap agar pendekatan yang lebih damai dapat ditemukan untuk mengatasi konflik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini.
