Dalam sebuah rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi 9 DPR RI bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, anggota Komisi 9, Nafa Urbach, menyoroti maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual di dunia layanan dan pendidikan kesehatan. Dia menegaskan pentingnya untuk mendeteksi dan mencegah potensi terjadinya kekerasan seksual dalam pendidikan kedokteran, khususnya terhadap dokter calon peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
Nafa mengajukan beberapa pertanyaan penting terkait mekanisme awal untuk mendeteksi potensi risiko perilaku kekerasan seksual. “Bagaimana mekanisme skrining awal terhadap calon peserta PPDS dapat dilakukan untuk mendeteksi potensi risiko perilaku kekerasan atau pelecehan?” tanyanya dalam sesi RDP tersebut. Ia menganggap langkah awal ini harus menjadi prioritas dalam menjaga integritas dan keselamatan lingkungan pendidikan kesehatan.
Lebih lanjut, Nafa juga mempertanyakan sistem pengawasan yang diterapkan di universitas dan rumah sakit pendidikan. Dia mengkhawatirkan interaksi antara residen, senior, dan staf medis yang tidak terawasi dapat menjadi peluang bagi terjadinya kekerasan. “Sejauh mana universitas dan rumah sakit pendidikan mengawasi interaksi ini?” ungkapnya.
Nafa Urbach tidak hanya mendesak deteksi awal, tetapi juga mempertanyakan efektivitas saluran pengaduan yang ada di setiap rumah sakit pendidikan. Dia menekankan pentingnya adanya prosedur atau Standard Operating Procedure (SOP) dalam menangani kasus kekerasan dan pelecehan seksual. “Apakah ada perlindungan terhadap korban agar tidak mengalami pembalasan? Biasanya, setelah melapor, korban malah mengalami intimidasi. Di negara kita, seringkali dikenal istilah ‘no viral no justice’,” tambahnya.
Dalam konteks ini, Nafa mengingatkan bahwa jumlah kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi dalam dunia kesehatan semakin meningkat. Menurutnya, penanganan masalah ini harus melibatkan penegakan hukum yang jelas dan tegas. “Perlu ada regulasi yang jelas dan penegakan hukum tegas untuk mencegah dan mengatasi praktik kekerasan dan pelecehan seksual, terutama dalam pendidikan dan pelayanan kesehatan,” ungkapnya dengan tegas.
Dalam perspektif yang lebih luas, penting bagi kementerian dan institusi pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat. Nafa Urbach berharap, dengan adanya perhatian lebih terhadap masalah ini, akan ada perubahan signifikan dalam cara institusi pendidikan kesehatan menangani isu kekerasan dan pelecehan seksual.
Ia juga menyoroti perlunya sosialisasi mengenai hak-hak korban dan bagaimana cara melapor jika mengalami kekerasan atau pelecehan. Dengan adanya kemudahan dalam mengakses informasi dan dukungan, diharapkan korban tidak lagi merasa terisolasi dan takut untuk melapor.
Sebagai seorang anggota DPR yang sangat peduli terhadap isu ini, Nafa Urbach berjanji akan terus mengawal dan mendorong kebijakan yang lebih proaktif dalam mendeteksi dan menangani kekerasan seksual dalam bidang kesehatan. Upaya ini diharapkan dapat mengubah paradigma dari yang selama ini berfokus pada penyelesaian kasus setelah terjadi, menjadi lebih pada pencegahan.
Meningkatnya kesadaran tentang isu kekerasan dan pelecehan seksual di kalangan tenaga medis dan akademisi adalah langkah awal yang positif. Melalui dialog yang terbuka dan tindakan yang nyata, diharapkan dunia layanan dan pendidikan kesehatan dapat menjadi lebih aman, terutama bagi generasi mendatang yang sedang menyiapkan diri untuk berkontribusi di bidang kesehatan.
