Serikat pekerja di Panama mengumumkan akan melaksanakan aksi mogok nasional pada tanggal 29 April 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menolak reformasi jaminan sosial yang diusulkan pemerintah serta penempatan pasukan Amerika Serikat di bekas pangkalan militer di negara tersebut. Aksi diorganisir oleh Serikat Pekerja Konstruksi dan Sejenisnya (SUNTRACS), dan akan melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk pekerja, mahasiswa, dan masyarakat adat.
Ketegangan mulai meningkat setelah Panama menandatangani perjanjian dengan AS yang memungkinkan jalur kapal perang melalui Terusan Panama. Saul Mendez Rodriguez, sekretaris jenderal SUNTRACS, menyatakan bahwa tindakan protes ini merupakan bagian dari inisiatif yang lebih besar untuk mempertahankan sistem jaminan sosial dan kedaulatan nasional Panama. “Keberadaan pasukan Amerika di tiga bekas pangkalan mereka di Panama adalah masalah yang sangat sensitif bagi masyarakat kami,” ucapnya pada Jumat, 25 April.
Protes tidak hanya melibatkan pekerja, tetapi juga para pendidik. Baru-baru ini, para guru di Panama juga mengakhiri aksi protes mereka yang berlangsung selama tiga hari. Bertambahnya suara penolakan ini menunjukkan bahwa sejumlah kelompok mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam konteks ini, rencana penempatan pasukan AS di Panama memicu kekhawatiran di kalangan sejumlah kalangan. Dalam kunjungan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth ke Panama, kedua belah pihak menandatangani perjanjian kerangka kerja yang mencakup prioritas dan jalur bebas untuk kapal perang AS melalui Terusan Panama. NBC News melaporkan bahwa Gedung Putih telah memerintahkan Pentagon untuk merumuskan rencana terkait kemungkinan peningkatan kehadiran militer AS di Panama, sebagai bagian dari strategi yang lebih luas di bawah pemerintahan Donald Trump.
Rencana peningkatan kehadiran militer ini dinilai sebagai usaha untuk merebut kembali kontrol atas Terusan Panama. Dalam pidatonya di depan Kongres pada Maret lalu, Trump menyatakan bahwa pemerintahannya telah memulai upaya untuk mengembalikan kendali AS atas Terusan Panama. Dalam pernyataannya, Trump menggarisbawahi komitmennya terhadap klaim kedaulatan atas daerah-daerah strategis termasuk Terusan Panama.
Namun, bagi banyak warga Panama, kehadiran militer asing justru mengancam mereka. Mereka khawatir bahwa langkah ini akan mengurangi kedaulatan negara dan bisa menimbulkan ketegangan lebih lanjut. Dalam kunjungan Hegseth, banyak yang menganggap perjanjian baru ini sebagai langkah mundur dalam hubungan diplomatik dan kedaulatan nasional.
Pekerja dan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja berencana melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menyampaikan tuntutan mereka. Mereka berharap suara mereka dapat mengubah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat. Selain itu, mereka memandang reformasi jaminan sosial yang diusulkan tampak lebih memfasilitasi kepentingan asing daripada kesejahteraan masyarakat lokal.
Seiring dengan semakin mendesaknya tuntutan ini, banyak yang berharap agar pemerintah Panama dapat mempertimbangkan pandangan rakyat dan mendengarkan kebutuhan dasar mereka. Aksi mogok nasional ini bukan sekadar mengekspresikan penolakan terhadap kebijakan yang ada, tetapi juga merupakan simbol perlawanan terhadap intervensi asing serta upaya untuk mempertahankan hak dan kesejahteraan masyarakat Panama.
Dengan berbagai faktor yang saling terkait, mogok nasional ini diharapkan dapat menjadi momen penting bagi perjuangan kedaulatan dan keadilan sosial di Panama. Para pemimpin serikat pekerja percaya bahwa dukungan masyarakat luas akan menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut.
