Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan komitmennya untuk membantu relokasi warga yang terkena dampak banjir di kawasan Jabodetabek. Pernyataan ini disampaikan pada Rabu, 5 Maret 2025, di Kompleks Istana Kepresidenan, di mana Ara, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa pihaknya siap menyediakan dukungan sesuai dengan arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dalam situasi bencana seperti banjir, BNPB akan melakukan pemetaan untuk menentukan kebutuhan hunian bagi korban. “Jika relokasi dalam jumlah besar diperlukan, BNPB akan meminta Kementerian PKP untuk turut membantu,” jelas Maruarar. Ia juga menambahkan bahwa koordinasi akan dilakukan antara kementerian dan instansi terkait untuk memastikan kebutuhan warga terpenuhi dengan baik.
Mengenai pengelolaan banjir, Maruarar menjelaskan bahwa untuk relokasi yang lebih kecil, BNPB biasanya akan menjadi lembaga utama dalam penanganan. Namun, jika jumlah korban sangat besar, maka Kementerian PKP akan terlibat secara langsung. “Pemerintah daerah serta pemerintah pusat akan berkolaborasi dalam situasi berpotensi memerlukan relokasi massal,” ujarnya.
Banjir yang melanda Jabodetabek saat ini diprediksi dapat berlanjut dalam periode waktu yang cukup lama. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengungkapkan bahwa curah hujan tinggi diperkirakan akan terus meningkat hingga pertengahan Maret 2025. “Puncak curah hujan kemungkinan akan terjadi antara 10 hingga 11 Maret, dengan Kota Bogor menjadi salah satu wilayah terdampak dengan curah hujan mencapai 300 mm per 10 hari,” imbuhnya dalam rapat koordinasi tentang banjir secara daring.
Kepala BMKG juga menekankan pentingnya informasi yang terus diperbarui terkait cuaca ekstrem bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di bantaran sungai. “Masyarakat perlu diingatkan agar tidak terjebak saat curah hujan mencapai tingkat yang mengkhawatirkan,” katanya.
Lebih jauh, Maruarar mengungkapkan kesiapan seluruh jajaran kementerian PKP untuk mendukung masyarakat yang terkena bencana dengan menyediakan hunian sementara yang layak. “Kami akan mengadakan rapat koordinasi untuk mengetahui hasil temuan dari BNPB. Kami tetap siap berkontribusi dalam upaya penanggulangan kebencanaan,” tambahnya.
Hingga saat ini, sejumlah instansi pemerintahan tengah bekerja sama baik dalam penanganan darurat serta dalam perencanaan relokasi jangka panjang bagi masyarakat yang perlu meninggalkan lokasi mereka akibat banjir. Maruarar meminta agar proses ini dilakukan secepat mungkin untuk mengurangi dampak yang dialami oleh warga.
Sementara itu, Polri juga mengambil langkah proaktif dengan menerjunkan personel untuk membantu masyarakat yang terkena dampak banjir. Irwasum Polri, Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, menegaskan bahwa Korps Bhayangkara senantiasa hadir dalam situasi bencana untuk mempercepat pemulihan serta memberikan bantuan pada korban.
Dengan kondisi yang masih memerlukan perhatian serius, harapan besar diletakkan pada kolaborasi antar lembaga pemerintah dalam menanggulangi bencana ini. Perhatian terhadap hak asasi manusia, terutama terkait hunian yang layak bagi korban banjir, menjadi salah satu fokus utama yang diharapkan dapat segera direalisasikan.
