Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Hanif Faizol Nurofiq melaksanakan kunjungan penting ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Banyuroto, Nanggulan, Kulonprogo, pada Sabtu (19/4/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memonitor dan mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik, sejalan dengan cita-cita pemerintah untuk mencapai zero sampah pada 2029.
Dalam sambutannya, Hanif menyatakan bahwa selama ini terdapat sejumlah masalah dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Hingga 2025, baru sekitar 30 persen sampah yang terkelola dengan baik, sedangkan target nasional adalah 50 persen. “Karena masih ada gap ini, maka semua lapisan harus ikut mengelola. Dari pusat, provinsi, sampai daerah,” ungkap Hanif. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pengelolaan sampah.
Kementerian KLHK berkomitmen untuk melakukan koordinasi kontinu dengan berbagai kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota. Ini sejalan dengan Undang-Undang yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah harus harus diselesaikan di tingkat kabupaten atau kota. Hanif mengapresiasi pengelolaan sampah di Kulonprogo yang masih tergolong baik, tetapi menekankan perlunya pengembangan teknis, khususnya di hulu dan tengah, yang mencakup pengelolaan di tempat pemilahan sampah per daerah (TPS3R) dan upaya masyarakat dalam memilah sampah melalui sistem bank sampah.
Pengelolaan ini diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tetapi juga melibatkan masyarakat dan berbagai lembaga, termasuk kepolisian dan TNI yang diminta untuk ikut mendukung program pengelolaan sampah ini. “Mereka harus ikut mengedukasi masyarakat untuk memilah dan memilih sampah,” tegas Hanif. Target utamanya adalah, hanya residu atau sisa sampah yang masuk ke TPA agar bisa dikelola dengan baik.
Menghadapi permasalahan yang ada, Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan, turut mendukung langkah Menteri Hanif dalam meningkatkan pengelolaan sampah. Ia menekankan pentingnya kontrol dan koordinasi agar pada tahun 2025, pengelolaan sampah di wilayahnya dapat mencapai minimal 50 persen. “Khusus di Kulonprogo relatif aman, tetapi perlu ditingkatkan di sektor hulu,” tambahnya.
Dalam upaya mencapai target pengelolaan sampah yang lebih baik, pemerintah pusat juga berencana untuk mengundang beberapa daerah, termasuk Balikpapan, sebagai daerah percontohan dalam pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal). Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani isu lingkungan, khususnya masalah sampah yang kini menjadi persoalan besar di Indonesia.
Secara keseluruhan, kunjungan Menteri Lingkungan Hidup ini bukan hanya sekadar inspeksi, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa daerah-daerah seperti Kulonprogo dapat berkontribusi lebih baik dalam upaya nasional mengelola sampah. Dengan dukungan semua pihak serta kesadaran masyarakat, diharapkan target pengelolaan sampah di 2029 dapat tercapai, membawa Indonesia menuju lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
