Perum Bulog menegaskan komitmennya untuk mendukung kesejahteraan petani dengan memastikan penyerapan gabah sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram (kg). Hal ini disampaikan oleh Wakil Direktur Utama Bulog, Marga Taufiq, saat melakukan penyerapan gabah di Desa Sumber, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada Jumat (21/3).
Marga Taufiq menjelaskan, kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga di tengah masa panen raya. “Bulog memastikan membeli gabah dengan harga Rp6.500 per kg. Ini sesuai perintah Presiden bahwa petani harus tersenyum ketika dia panen,” tegasnya. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung petani agar tidak hanya bisa bertahan, tetapi juga sejahtera di saat mereka menuai hasil panen.
Dalam konteks ini, penyerapan gabah menjadi sangat penting, khususnya di wilayah Klaten yang merupakan pusat pangan nasional. Hingga April 2025, Bulog menargetkan penyerapan gabah mencapai 28 ribu ton di daerah tersebut. Ini diharapkan dapat membantu petani mengatasi kendala yang selama ini mereka hadapi, seperti ketidakpastian harga gabah dan akses pasar yang terbatas.
Kuda-putih untuk petani ini tidak terlepas dari upaya Bulog untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dinas pertanian dan TNI-Polri, demi memastikan penyerapan gabah berjalan lancar. Marga menekankan pentingnya kehadiran Bulog di tengah masyarakat, terutama untuk menjamin harga yang lebih stabil bagi petani. “Kenapa kita langsung masuk ke petani? Karena mereka sering tidak menikmati harga gabah. Oleh sebab itu, kami berusaha hadir di tengah-tengah itu,” ungkapnya.
Salah satu petani di Desa Sumber, Kelik Purwanto, positif merespons kebijakan pemerintah ini. Ia mengakui bahwa dengan adanya kenaikan HPP, petani kini dapat tersenyum saat panen. “Dulu, saat panen raya, petani bisa menangis karena harganya justru jatuh. Sekarang, kenaikan harga membuat selisihnya cukup lumayan bagi kami,” kata Kelik. Ia juga menambahkan bahwa situasi tahun lalu, di mana ia terpaksa menjual gabah kepada tengkulak, sangat merugikan.
Pemerintah tampak berkeinginan memutus rantai praktik tengkulak yang kerap merugikan petani. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura, menegaskan bahwa permasalahan utama yang menyengsarakan petani adalah keberadaan middleman yang menyebabkan biaya tambahan dan harga yang tidak adil. Untuk itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,6 triliun kepada Bulog untuk membeli beras dan gabah langsung dari petani, dengan harapan bisa meminimalisir praktik tengkulak.
Selain itu, Prita juga menekankan bahwa kualitas gabah berpengaruh langsung terhadap kualitas beras. Ia mendorong petani untuk tidak terburu-buru menjual gabah sebelum waktunya panen yang ideal, agar kualitas tetap terjaga. Edukasi tentang pentingnya kualitas juga menjadi perhatian pemerintah agar petani semakin memahami nilai dari produk yang mereka hasilkan.
Dengan langkah-langkah yang konkret ini, Bulog tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga berkomitmen menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan di tingkat nasional. Ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk membangun ketahanan pangan yang berkesinambungan dan menjamin kehidupan yang lebih baik bagi petani, serta masyarakat luas. Keterlibatan aktif Bulog sebagai lembaga pengelola beras negara diharapkan dapat mengubah wajah pertanian di Indonesia menjadi lebih berkelanjutan dan menguntungkan bagi para petani di lapangan.
