MA Bantah Mutasi Hakim Terkait Kasus Korupsi di Kejagung

Mahkamah Agung (MA) baru-baru ini melakukan promosi, rotasi, dan mutasi secara besar-besaran terhadap para hakim di seluruh Indonesia. Hal ini menimbulkan spekulasi di kalangan publik tentang adanya kaitan antara langkah tersebut dengan kasus korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Namun, MA segera membantah tuduhan ini, menegaskan bahwa proses yang dilakukan merupakan bagian dari agenda rutin mereka.

Menurut Juru Bicara MA, Hakim Yanto, promosi dan mutasi ini merupakan langkah yang sudah direncanakan jauh sebelumnya dan memiliki tujuan untuk memberikan penyegaran bagi para hakim serta aparatur pengadilan. “Proses TPM (promosi dan mutasi) pada kesempatan ini dilakukan untuk memberikan semangat yang lebih besar kepada para hakim dalam menjalankan tugas mereka,” katanya dalam keterangannya pada Rabu, 23 April 2025.

Yanto menambahkan bahwa agenda ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan dan memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat. Meskipun adanya beberapa kasus dugaan korupsi yang melibatkan hakim, MA menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan tersebut dan berkomitmen untuk mencegah praktik kejahatan dalam peradilan.

MA juga menekankan bahwa rotasi dan mutasi hakim adalah kegiatan rutin yang tidak dipengaruhi oleh kasus-kasus korupsi yang terjadi. “Kebetulan, dalam kesempatan promosi dan mutasi ini, kami lebih memfokuskan pada Hakim dan Panitera di Pengadilan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan beberapa pengadilan kelas khusus lainnya,” jelas Yanto.

Dalam daftar promosi dan mutasi ini, sebanyak 199 hakim telah mengalami perubahan, termasuk hakim yustisial dari MA, ketua pengadilan negeri, dan hakim pengadilan negeri di berbagai daerah. Contohnya, hakim Eko Aryanto yang menangani perkara korupsi PT Timah dengan kerugian negara sebesar Rp300 triliun, kini dimutasi ke PN Sidoarjo. Sejumlah hakim lainnya juga dipindahkan ke kota-kota seperti Bandung, Surabaya, Tangerang, dan Sulawesi Tenggara.

MA juga memastikan bahwa semua hakim yang dimutasi lolos dalam proses profiling oleh Badan Pengawas MA (Bawas MA) dan mendapatkan jaminan integritas dari Pimpinan MA. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa jabatan yang diemban tidak hanya berdasarkan kedekatan atau alasan subjektif, tetapi didasarkan pada penilaian yang objektif dan komprehensif.

Proses rotasi ini dianggap penting untuk menjaga integritas lembaga peradilan dan menghindari munculnya potensi korupsi di kalangan hakim. Dengan langkah ini, MA berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada di Indonesia.

Di tengah berbagai isu yang muncul, keberanian MA untuk melakukan perubahan ini menunjukkan komitmen mereka dalam menyikapi tantangan yang ada di dalam institusi peradilan. Dengan demikian, langkah promosi, rotasi, dan mutasi hakim yang telah dilaksanakan diharapkan dapat menjadi langkah positif dalam meningkatkan kualitas dan kredibilitas lembaga peradilan di Indonesia.