Hari pertama kerja pasca kepulangannya dari liburan ke Jepang, Bupati Indramayu Lucky Hakim kembali menjadi sorotan publik. Setelah foto-foto liburannya saat Lebaran di Jepang beredar luas, perjalanan itu menimbulkan kontroversi karena dilakukan tanpa izin dari Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri.
Dalam keterangannya, Lucky Hakim menjelaskan bahwa rencana liburan ke Jepang sudah disiapkan jauh sebelum dia terpilih sebagai Bupati. “Saat kampanye, saya hampir tidak pernah berada di rumah karena kesibukan. Saya berjanji kepada keluarga, terutama anak-anak, untuk berlibur ke luar negeri setelah terpilih,” tuturnya pada Selasa, 8 April 2025.
Lucky menyebutkan bahwa tiket keberangkatannya ke Jepang telah dibeli pada bulan Desember 2024, setelah Pilkada tetapi sebelum pelantikan. Ia merencanakan keberangkatan dari tanggal 2 hingga 11 April 2025, dengan pertimbangan anak-anaknya akan masuk sekolah sekitar 14 April 2025. “Saya tidak ingin melanggar aturan, sehingga memutuskan untuk pulang lebih cepat pada 6 April 2025,” tambahnya.
Namun, menjelang keberangkatan, Lucky mengaku telah meminta staf untuk membuat surat izin keluar negeri. Permohonan ini ditolak karena kurang dari 14 hari kerja. “Saya bingung, karena menurut saya waktu pengajuan masih lama. Staf menjelaskan bahwa masalahnya adalah jumlah hari kerja,” jelasnya.
Menjawab perihal surat edaran yang melarang bepergian selama Lebaran, Lucky mengaku baru mengetahuinya saat berada di Jepang. “Saya mungkin kurang menyadari atau tidak melihat adanya surat edaran tersebut karena banyaknya surat yang masuk setiap harinya,” ungkapnya. Selama di Jepang, ia tetap berkomunikasi dengan Wakil Bupati dan mendelegasikan tugasnya, meskipun tidak ada izin resmi.
Kepala daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 yang melarang perjalanan luar negeri lebih dari tujuh hari tanpa izin, dan Lucky Hakim mengakui kurang teliti dalam memahami peraturan tersebut. “Saya merasa bersalah karena salah mengartikan definisi hari kerja dalam aturan tersebut,” tuturnya.
Dalam rangka memberi klarifikasi, Lucky merencanakan pertemuan dengan Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri. Ia berjanji akan menjelaskan bahwa perjalanannya tidak menggunakan anggaran negara. “Niat saya tidak seperti yang dipersepsikan, saya akan menerima konsekuensi jika dinyatakan bersalah oleh pihak terkait,” katanya.
Dalam situasi ini, Lucky juga mengingatkan bahwa ada saran dari Sekretaris Daerah mengenai permohonan izinnya, yang menyatakan bahwa permohonan tidak bisa diterima karena sudah melebihi ketentuan. “Semua guru dan rekan kerja di lingkungan pemerintahan harus lebih bijaksana dalam pengelolaan waktu dan pengajuan izin,” tegasnya.
Kontroversi ini mencuat setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengunggah foto-foto liburan Lucky di media sosialnya, yang kemudian memicu reaksi beragam dari masyarakat. Dedi, dalam unggahannya, bahkan menyampaikan ucapan selamat dan diingatkan untuk memberi kabar sebelum liburan ke Jepang selanjutnya. Hal ini menambah dimensi baru dalam pembicaraan publik mengenai etika kepemimpinan dan tanggung jawab bupati dalam menjalankan tugasnya.
Sementara itu, sejumlah netizen dan tokoh masyarakat mulai memberi komentar mendapatkan belahan antara dukungan dan kritik dalam perihal perjalanan Lucky Hakim. Kesadaran akan kepemimpinan yang baik, disiplin dalam menjalani amanah, serta pembenahan dalam sistem perizinan di pemerintah daerah, kembali menjadi sorotan pasca insiden ini. Lucky Hakim, yang sementara masih fokus untuk menjelaskan situasi ini kepada pihak berwenang, diharapkan bisa memperbaiki citra dan menjalankan tugasnya dengan lebih baik ke depannya.
