Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) milik Anies Baswedan tiba-tiba menjadi sorotan publik setelah ia menghadiri acara di Masjid Salman ITB, yang menarik perhatian banyak warganet. Dalam momen tersebut, sejumlah pengguna media sosial mempertanyakan mengapa Anies tidak mendirikan partai politik sendiri, meskipun terlihat memiliki dukungan yang signifikan dari masyarakat.
Sorotan utama mengarah pada harta kekayaan dan utang yang dimiliki oleh mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Sebuah akun media sosial membagikan laporan LHKPN Anies yang disusun pada 9 Februari 2023. Dalam laporan tersebut, tercatat bahwa total kekayaan Anies mencapai sekitar Rp 11,1 miliar. Namun, setelah melihat pembaruan data per 13 Oktober 2025, jumlah kekayaannya mengalami sedikit kenaikan menjadi Rp 11,78 miliar.
Rincian dari LHKPN Anies menunjukkan bahwa ia memiliki lima aset tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, Sleman, dan Ponorogo yang memiliki total nilai sebesar Rp 14,2 miliar. Selain itu, data mencatat harta bergerak Anies senilai Rp 1,5 miliar, surat berharga Rp 56,5 juta, serta kas dan setara kas yang mencapai Rp 1,3 miliar. Di sisi lain, Anies juga memiliki utang yang tercatat sebesar Rp 6,6 miliar,an untuk periode sebelumnya utangnya tercatat lebih tinggi, yaitu Rp 7,5 miliar.
Komentar warganet pun beragam terhadap kondisi LHKPN Anies Baswedan. Banyak dari mereka yang berpendapat bahwa jika dibandingkan dengan pejabat negara lainnya, jumlah kekayaan Anies tergolong sedikit. Beberapa pengguna media sosial juga mengingatkan kembali pernyataan Najwa Shihab yang menyebut Anies sebagai bakal calon presiden (bacapres) paling miskin, menandakan bahwa harta kekayaan Anies berada di bawah standar dibandingkan dengan rekan seprofesinya.
Kekecewaan terhadap kondisi finansial Anies semakin mengemuka ketika diketahui bahwa ia masih memiliki kredit rumah yang harus dilunasi. Dalam dialog bersama Najwa Shihab, Anies mengungkapkan bahwa dirinya terpaksa masih menyicil KPR, yang dipandang sebagai sebuah kontradiksi mengingat kedudukannya sebagai politisi yang sudah berpengalaman.
Sebagai bentuk kritik, warganet pun meluapkan pendapat mereka mengenai asumsi bahwa Anies bisa mendirikan partai sendiri. “Harta seminim ini masih dituduh nyewa buzzer, nyewa asing, bayar pendemo. Uangnya dari mana, mending buat bayar utang,” tulis seorang pengguna dengan nada sinis. Berbagai reaksi lainnya pun tidak kalah pedas, menunjukkan betapa skeptisnya masyarakat dengan kapasitas Anies untuk mendirikan partai di tengah kondisi utangnya.
Dalam diskusi lebih lanjut, ada pula usulan mengenai penerapan sistem pendanaan politik di mana partai-partai bisa mendapatkan dana dari negara untuk menunjang operasional. Sejumlah pengguna berpendapat bahwa dengan sistem seperti itu, akan memungkinkan terciptanya keragaman partai dengan konsep yang berbeda.
Sejumlah informasi lain menyebutkan bahwa Anies Baswedan saat ini memiliki tiga kendaraan, yakni satu mobil Honda Odyssey dan dua sepeda motor, dengan total nilai mencapai Rp 550 juta. Dengan kondisi harta dan utang yang ada, harapan publik bahwa Anies mampu membangun struktur partai yang kuat menjadi hadir dengan skeptisisme. Diskusi mengenai LHKPN Anies mencerminkan gambaran lebih luas tentang tantangan dalam dunia politik, di mana integritas dan transparansi menjadi hal yang krusial untuk membangun kepercayaan publik.
