Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan bahwa sektor UMKM tetap berdaya saing di tengah isu efisiensi anggaran pemerintah yang berlaku pada tahun anggaran 2025. Dalam rapat kerja yang dilaksanakan dengan Komisi VII DPR RI pada Rabu (12/2), Maman memaparkan langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan UMKM, meskipun menghadapi tantangan anggaran yang terbatas.
Salah satu langkah utama yang menjadi fokus Maman adalah evaluasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurutnya, penyaluran KUR selama ini menunjukkan stagnasi dan kurangnya evaluasi yang tajam, sehingga mempengaruhi kualitas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Maman menekankan pentingnya memperbaiki sistem pendistribusian KUR, mengingat banyak UMKM kesulitan mendapatkan dana karena berbagai kendala, seperti syarat agunan yang memberatkan untuk pinjaman kecil.
“KUR ini program yang luar biasa, tapi sering kali berjalan begitu saja tanpa evaluasi yang ketat. Akibatnya, banyak UMKM yang kesulitan mengakses dana karena kendala seperti agunan untuk pinjaman kecil atau kuota yang cepat habis. Kami ingin memastikan bahwa di era Presiden Prabowo, distribusi KUR benar-benar diawasi dengan baik,” ungkap Maman dalam keterangan resminya.
Untuk meningkatkan keefektifan penyaluran KUR, kementerian berencana merancang sistem pemantauan yang lebih ketat. Evaluasi distribusi KUR akan dilakukan setiap dua bulan di berbagai wilayah, dengan melibatkan Komisi VII DPR RI dalam pengawasan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
Sebelum efisiensi anggaran dilakukan, kementerian UMKM memperoleh jatah anggaran sebesar Rp463,8 miliar. Namun, setelah penyesuaian, anggaran yang diterima hanya berkisar Rp242,9 miliar. Dalam menghadapi kenyataan ini, Maman juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem UMKM. Salah satu inisiatif yang disoroti adalah kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyediaan pelatihan bagi pengusaha UMKM.
“Daripada membangun pusat pelatihan baru, kami akan memanfaatkan balai latihan kerja (BLK) yang sudah ada di seluruh Indonesia. Kami dengan Kementerian Ketenagakerjaan sepakat untuk melakukan program kolaborasi dalam menggelar pelatihan UMKM,” jelasnya.
Selain itu, Maman juga mengamati bahwa keterlibatan perusahaan besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendukung UMKM masih bersifat Corporate Social Responsibility (CSR), tanpa adanya integrasi dalam strategi bisnis jangka panjang. Untuk itu, kementerian mendorong perusahaan besar untuk menerapkan konsep business to business. Menurutnya, melalui pendekatan ini, UMKM tidak hanya akan mendapatkan bantuan sesaat, tetapi juga berpeluang menjadi bagian dari rantai pasok industri besar, sehingga konektivitas antara UMKM dan perusahaan besar dapat terjaga secara berkelanjutan.
Proses transisi menuju tata kelola yang lebih efisien dan kolaboratif ini diharapkan dapat mendorong daya saing UMKM di Indonesia, terutama saat menghadapi tantangan keuangan dan pasar yang semakin ketat. Dengan demikian, diharapkan UMKM dapat memainkan peran vital dalam pemulihan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian UMKM ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga pertumbuhan sektor ini, meskipun dalam kondisi anggaran yang terbatas.
