Krisis obat imunosupresan belakangan ini menjadi sorotan utama dalam dunia kesehatan, termasuk di Indonesia. Pemotongan anggaran kesehatan sebesar Rp19,6 triliun yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pemicu utama kekhawatiran ini. Salah satu dampak signifikan dari kebijakan tersebut dirasakan oleh pasien transplantasi ginjal, di mana ketersediaan obat imunosupresan, khususnya Takrolimus, terancam.
Transplantasi ginjal merupakan prosedur yang tidak hanya mengubah hidup pasien gagal ginjal, tetapi juga menyelamatkan nyawa. Setelah menjalani operasi, pasien tidak hanya dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dengan organ baru, tetapi juga harus berjuang untuk menjaga kesehatan ginjal tersebut. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan rutin mengonsumsi obat imunosupresan, yang bertujuan mencegah rejeksi organ. Takrolimus, obat yang umum dipakai, memiliki indikasi untuk mencegah penolakan organ setelah transplantasi, namun ketersediaannya kini menjadi ancaman serius.
Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Richard Samosir, menegaskan bahwa pergantian merek Takrolimus yang sering terjadi di rumah sakit menyebabkan varian kadar obat dalam darah pasien yang tidak stabil. Hal ini meningkatkan risiko penolakan akut terhadap ginjal yang telah ditransplantasikan. Penelitian menunjukkan bahwa pasien yang sering mengubah merek obat berisiko lebih tinggi mengalami ketidakstabilan kadar obat dalam tubuh, yang dapat mengakibatkan kegagalan transplantasi.
Masalah ini semakin menjadi parah dengan terbatasnya akses akses terhadap fasilitas laboratorium yang diperlukan untuk memantau kadar obat. Pemotongan anggaran kesehatan mengakibatkan berkurangnya pemeriksaan laboratorium yang rutin. Akibatnya, pasien transplantasi ginjal yang seharusnya mendapatkan pemantauan konstan justru kesulitan untuk melakukannya. Ironisnya, meskipun diperlukan pemeriksaan lebih sering untuk mencegah kegagalan organ, anggaran yang terbatas justru menghalangi pasien untuk mendapatkan perawatan yang optimal.
Lebih jauh lagi, kekosongan stok Takrolimus di rumah sakit kerap menyebabkan terjadinya jeda pengobatan, yang juga berisiko menimbulkan reaksi penolakan terhadap ginjal baru. Studi menunjukkan bahwa bahkan penurunan kadar Takrolimus yang sementara dapat memicu reaksi penolakan akut, dan jika tidak segera diatasi, dapat mengakibatkan pasien kembali menjalani cuci darah.
Krisis ini memicu sorotan terhadap kebijakan efisiensi anggaran kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Tony menegaskan pentingnya peninjauan kembali kebijakan ini, terutama dalam konteks kebijakan-kebijakan yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat. “Kesehatan merupakan pilar utama dalam pembangunan suatu negara,” ungkapnya. Peninjauan yang mendalam terhadap kebijakan anggaran di sektor kesehatan diharapkan dapat mencegah dampak negatif lebih lanjut bagi pasien transplantasi ginjal dan pasien lainnya.
Hari Ginjal Sedunia yang jatuh pada 13 Maret mendatang menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan ginjal serta deteksi dini penyakit terkait. KPCDI, yang telah berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak pasien gagal ginjal, juga menyerukan perhatian lebih dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan obat dan layanan kesehatan para pasien.
Di tengah krisis ini, upaya kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga kesehatan menjadi sangat penting. Semua pihak harus bersinergi demi menciptakan sistem kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan. Tanpa langkah yang konkret dan terencana, dampak pemotongan anggaran kesehatan ini tidak hanya berisiko terhadap pasien transplantasi ginjal, tetapi juga akan memperburuk kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Di sinilah tantangan bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga harapan hidup para pasien yang sangat membutuhkan dukungan ini.
