Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan penyidikan terhadap Hevearita Gunaryanti Rahayu, yang dikenal dengan sebutan Mbak Ita, serta suaminya Alwin Basri, yang menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah. Proses penyidikan ini berujung pada pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada hari Senin, 17 Maret 2025.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menjelaskan bahwa tahapan pelimpahan kasus ini, yang dikenal sebagai tahap kedua, dilakukan dengan menyertakan para tersangka beserta barang bukti yang relevan. Pengumuman resmi mengenai pelimpahan ini disampaikan oleh Tessa melalui keterangan tertulis kepada media. “Pada hari ini telah dilaksanakan kegiatan pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti atau tahap dua dari Penyidik kepada JPU,” ujarnya.
Dalam kasus ini, selain Mbak Ita dan Alwin Basri, terdapat dua tersangka lainnya yang juga dilimpahkan berkasnya, yaitu Martono, selaku Ketua Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional (Gapensi) Kota Semarang, dan Rachmat Utama Djangkar yang merupakan Direktur PT Deka Sari Perkasa. Keempat tersangka tersebut diduga terlibat dalam tiga kasus yang berbeda, mencakup dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Semarang untuk periode 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri yang berhubungan dengan insentif pajak dan retribusi daerah, serta dugaan penerimaan gratifikasi selama tahun 2023-2024.
Proses penyidikan ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk memberantas praktik korupsi yang marak terjadi di tingkat pemerintah daerah. Selama ini, Mbak Ita yang menjabat sebagai wali kota Semarang telah menjadi sorotan publik terkait kinerjanya dan berbagai kebijakan yang diambil selama masa pemerintahannya. KPK menyatakan bahwa penyidikan ini dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan melibatkan berbagai pihak terkait.
Dalam rangka mendalami kasus ini, KPK telah memperhatikan masukan dan pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Hal ini menunjukkan komitmen lembaga antikorupsi untuk berperan aktif dalam menjaga integritas pejabat publik. Selain itu, pelimpahan berkas ini diharapkan dapat mempercepat proses hukum sehingga semua pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka di depan hukum.
Masyarakat kini menantikan langkah selanjutnya dalam proses hukum ini, termasuk kemungkinan persidangan bagi para tersangka. KPK berharap bahwa langkah tegas ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di Indonesia, terutama di tingkat daerah yang memiliki wewenang besar dalam pengelolaan anggaran publik.
Keseriusan KPK dalam menangani kasus ini juga menjadi sinyal bagi pejabat lainnya agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan adanya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terjaga dan korupsi dapat diminimalisasi.
Pencapaian KPK dalam penyidikan kasus ini kembali menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga penegak hukum dan masyarakat dalam memberantas korupsi. Dengan pelimpahan berkas ini, diharapkan proses hukum dapat berjalan lancar dan keadilan dapat ditegakkan. Menteri Dalam Negeri dan pihak terkait lainnya juga diharapkan memberikan perhatian terhadap kasus-kasus serupa di daerah lain, agar pelajaran yang didapat dari kasus Mbak Ita dan Alwin Basri tidak terulang di masa mendatang.
