Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi terkait pekerjaan peningkatan jalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, pada Tahun Anggaran 2015. Sejalan dengan upaya ini, KPK memeriksa enam saksi yang diduga memiliki informasi penting terkait pelaksanaan proyek tersebut.
Enam saksi yang dipanggil meliputi:
- Subhan Noviar – Sales PT Dua Agung
- Jemmy alias Akhun – Direktur PT Gilgal Batu Alam Lestari
- Abdurahman – Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Lufti Kaharuddin – Direktur Utama PT Aditama Borneo Prima
- Idy Safriadi – PNS Kabupaten Mempawah
- Erik Astriadi – PNS Kabupaten Mempawah
Pada pemeriksaan yang berlangsung di Polda Kalimantan Barat, KPK berfokus untuk menggali keterangan dari para saksi mengenai proses dan pelaksanaan lelang proyek peningkatan jalan yang menjadi objek penyelidikan. Menurut Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, hal ini penting untuk memahami apakah terdapat penyimpangan dalam proses penyelenggaraan proyek tersebut.
Di samping enam saksi di atas, KPK sebelumnya juga memanggil dua saksi lain, yaitu Markus Budiastono yang berprofesi sebagai wiraswasta dan Firdaus Efendi selaku Staf Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Mempawah. Namun, keduanya tidak hadir untuk memberikan keterangan, dan hingga kini belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai ketidakhadiran mereka.
Ketua KPK, Firli Bahuri, menegaskan komitmen lembaganya dalam memberantas korupsi, terutama di tingkat daerah. “Kami akan terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap setiap potensi korupsi yang merugikan negara, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur,” ujarnya.
Proyek peningkatan jalan yang diinvestigasi memiliki nilai kontrak yang signifikan. Oleh karena itu, KPK menunjukkan ketelitian dalam menyelidiki seluruh tahapan dari proyek ini, termasuk proses lelang yang sering kali menjadi titik rawan korupsi. KPK berharap dengan memeriksa saksi-saksi ini, mereka dapat memperoleh bukti yang kuat untuk membongkar dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan proyek tersebut.
Kelanjutan dari pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut tentang aliran dana dan praktik-praktik yang mungkin tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Proses lelang yang transparan dan akuntabel menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek publik dapat berjalan dengan baik dan tidak menjadi ajang bagi praktik korupsi.
KPK mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi berbagai proyek pembangunan yang berlangsung, menyadari bahwa keterlibatan publik sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Dengan demikian, kasus ini bukan hanya mengungkap potensi korupsi, tetapi juga diharapkan menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola proyek dan meminimalisir risiko korupsi di masa mendatang. Setelah pemeriksaan ini, KPK diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah selanjutnya dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pekerjaan peningkatan jalan di Mempawah.
