Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sepeda motor Royal Enfield milik Ridwan Kamil sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB). Meskipun motor tersebut telah disita, hingga saat ini belum ada tindakan untuk memindahkannya ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan).
Menurut keterangan dari Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, motor tersebut saat ini masih berada dalam status pinjam pakai. Hal ini berarti secara hukum, motor tersebut sudah disita, namun fisiknya belum dipindahkan ke tempat penyimpanan resmi KPK. “Posisi kendaraan yang disita masih dipinjamkan kepada yang bersangkutan. Belum dipindahkan ke Rupbasan. Merek motornya Royal Enfield,” ungkap Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 16 April 2025.
Proses pemindahan barang bukti ini tergantung pada kelanjutan proses hukum. KPK menegaskan bahwa proses pemindahan barang tetap menunggu langkah-langkah administratif yang harus dilakukan. Tessa menegaskan bahwa selama status pinjam pakai, tidak boleh ada tindakan yang merugikan, seperti mengubah bentuk, memindah tangankan, atau bahkan menjual barang sitaan tersebut. Jika hal itu dilakukan, akan ada sanksi tegas, termasuk pidana yang bisa dikenakan kepada pihak yang melanggar.
Tessa juga mengingatkan bahwa barang yang disita berfungsi sebagai barang bukti bagai proses penyelidikan lebih lanjut. “Kalau disalahgunakan, bisa dikenakan sanksi pidana. Bahkan pelakunya bisa diminta mengganti barang tersebut sesuai nilai saat disita,” tambahnya. KPK sudah menyiapkan berbagai prosedur demi menjaga barang bukti selama proses hukum berlangsung.
Penanganan kasus ini berhubungan dengan dugaan korupsi besar yang melibatkan sejumlah pihak dari BJB. KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, termasuk mantan Direktur Utama BJB, Yuddy Renaldi, dan beberapa pihak terkait dari agensi periklanan. Diperkirakan bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh praktik korupsi ini mencapai Rp 222 miliar. KPK juga melakukan penggeledahan di rumah Ridwan Kamil pada 10 Maret 2025, yang menghasilkan penyitaan sejumlah dokumen dan barang, termasuk sepeda motor Royal Enfield tersebut.
Melihat dari rangkaian peristiwa ini, kepentingan untuk memastikan barang bukti tidak disalahgunakan sangat penting. Oleh karena itu, KPK selalu berupaya untuk menjaga integritas benda sitaan. Mereka memiliki kemampuan untuk memantau penggunaan barang yang disita selama masa pinjam pakai, guna menjamin keaslian dan ketidakberpihakan dalam proses hukum.
Masyarakat pun diharapkan bisa lebih paham mengenai prosedur hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan penyitaan barang dalam kasus korupsi. KPK, sebagai lembaga yang bertugas dalam pencarian keadilan dan pemberantasan korupsi, bekerja untuk memastikan proses ini berlangsung transparan dan akuntabel.
Sebagai perhatian bagi para pihak yang terlibat, ketentuan yang mengatur perlakuan terhadap barang bukti tidak bisa dianggap remeh. Apabila terjadi pelanggaran, tidak hanya dapat merugikan pihak yang berwenang, tetapi juga dapat memperburuk posisi hukum yang sedang dihadapi oleh pelaku. Dengan situasi yang masih menunggu keputusan lebih lanjut, KPK terus berfokus dalam menjalankan tugasnya untuk membawa keterbukaan dan keadilan bagi publik.
