India baru-baru ini mengambil langkah untuk memblokir 16 saluran YouTube terkemuka dari Pakistan, termasuk media besar seperti Dawn News, Samaa TV, ARY News, Geo News, dan Bol News. Penutupan ini juga menyasar pembuat konten terkenal, seperti mantan pemain kriket Shoaib Akhtar. Tindakan ini berdampak pada sekitar 63 juta pelanggan di India. Keputusan pemblokiran ini menyusul serangan teror di Pahalgam pada 22 April 2025, yang merenggut 26 nyawa di wilayah Jammu dan Kashmir yang dikelola India. Menurut laporan dari Pakistan Today, pihak berwenang India menyatakan bahwa saluran-saluran tersebut menyebarkan konten yang dianggap provokatif serta narasi palsu untuk memicu ketegangan komunal.
Kementerian Dalam Negeri India menilai bahwa saluran-saluran yang diblokir tersebut aktif menyebarkan narasi negatif terhadap India dan militernya, yang dianggap mengancam keamanan nasional. Meskipun pihak berwenang memberikan justifikasi ini, banyak kritik menganggap tindakan India sebagai strategi untuk membungkam berbagai pandangan, terutama dari Pakistan, terkait isu-isu regional yang sensitif, seperti konflik di Kashmir.
Jurnalis dan media independen di Pakistan, termasuk Irshad Bhatti dan Asma Shirazi, telah mengungkapkan keprihatinan tentang meningkatnya tren penyensoran di India. Mereka menganggap penutupan saluran media sebagai langkah yang bertujuan untuk membatasi akses informasi yang beragam mengenai isu-isu keamanan nasional. Media Pakistan, dalam konteks ini, berfungsi sebagai sumber alternatif untuk memberikan narasi yang berbeda dibandingkan dengan yang disampaikan oleh media yang dikelola oleh pemerintah India, terutama menyusul peningkatan ketegangan pasca serangan di Pahalgam.
Larangan terhadap platform-platform tersebut telah menuai kemarahan di Pakistan, di mana banyak orang berpendapat bahwa tindakan ini merupakan upaya untuk menekan suara-suara alternatif yang kritis terhadap India. Media digital di Pakistan dianggap penting untuk memperkuat narasi tandingan, terutama dalam konteks kritik terhadap penanganan India terhadap isu Kashmir. Pakistan juga telah menyoroti dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh India di wilayah yang disengketakan ini.
Keputusan India untuk memperketat kontrol terhadap media dari Pakistan terjadi di tengah ketegangan yang terus meningkat antara kedua negara yang memiliki persenjataan nuklir. Isu Kashmir, yang terus menjadi sumber konflik, semakin memerosot dalam konteks ini. Banyak pihak melihat langkah India dalam memblokir saluran-saluran media tersebut sebagai upaya untuk mengendalikan informasi dan membentuk narasi yang sesuai dengan kepentingan politiknya.
Sikap India terhadap media juga tercermin dalam tuntutannya kepada BBC, meminta agar media tersebut tidak menggunakan istilah ‘militan’ dalam laporan mengenai serangan Pahalgam. Pendekatan ini menunjukkan upaya agresif India untuk menegaskan kontrol atas bagaimana insiden-insiden tertentu diliput oleh media asing.
Kekhawatiran semakin meluas mengenai kebebasan pers di kawasan tersebut. Langkah-langkah penyensoran ini dianggap merugikan kebebasan berekspresi, sekaligus menghalangi keterlibatan global dalam diskusi yang beragam. Di era digital saat ini, di mana arus informasi semakin terbuka, tindakan tersebut dilihat sebagai pelanggaran terhadap dasar-dasar prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.
Penting untuk mencatat bahwa situasi ini tidak hanya memengaruhi dinamika media di kedua negara, tetapi juga berdampak pada masyarakat umum yang berusaha mendapatkan informasi yang objektif dan berimbang tentang isu-isu kritis yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Dengan meningkatnya ketegangan antara India dan Pakistan, masa depan kebebasan media dan akses informasi di kawasan ini menjadi pertanyaan yang patut dicermati.
