Jakarta, Octopus – Program inovatif “Sekolah Rakyat” yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto kini mendapatkan dukungan penuh dari Wakil Ketua Komisi X DPR, Maria Yohana Esti Wijayati. Program ini dirancang untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama mereka yang tinggal di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Dalam pernyataannya pada Rabu, 16 April 2025, Esti menegaskan pentingnya pengelolaan sekolah rakyat berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) alih-alih Kementerian Sosial (Kemensos) yang sudah ada dalam perencanaan. “Sebaiknya sekolah rakyat langsung dikelola oleh Kemendikdasmen sesuai tugas dan fungsinya. Kemensos cukup memberikan data masyarakat miskin ekstrem yang perlu diintervensi,” ucapnya.
Konsep sekolah rakyat hadir untuk menjawab dua tantangan utama: peningkatan kualitas pendidikan dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Esti menilai bahwa inisiatif ini dapat mencegah anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tidak putus sekolah. Ia juga menyatakan, “Sekolah rakyat menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin pendidikan merata bagi seluruh anak bangsa.”
Program ini tidak hanya menyediakan akses pendidikan, tetapi juga dirancang dengan sistem asrama yang diharapkan bisa membantu anak-anak yang memiliki kesulitan akses ke sekolah. “Sistem asrama akan sangat membantu anak-anak yang kesulitan akses ke sekolah dan efektif dalam membentuk prestasi akademik serta karakter siswa,” jelasnya. Sekolah rakyat akan mencakup pendidikan dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan fasilitas lengkap untuk mendukung kebutuhan sehari-hari anak-anak.
Pemerintah kini sedang mempersiapkan berbagai aspek, mulai dari rekrutmen guru, peserta didik, hingga penyusunan kurikulum yang diharapkan dapat dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Program ini didasari oleh Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 yang fokus pada optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem.
Esti menjelaskan bahwa ide sekolah rakyat bukan hal baru, melainkan merupakan pengembangan dari bentuk pendidikan sebelumnya seperti sekolah darurat dan program kejar paket. Namun, kali ini, konsepnya terstruktur dengan lebih baik melalui Inpres serta melibatkan rekrutmen guru formal dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG). “Langkah merekrut lulusan PPG sangat strategis. Namun, perlu dipastikan mereka tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga punya kapasitas sosial dan kultural untuk mengajar di wilayah yang kompleks,” tegasnya.
Berdasarkan data dari Kemendikbudristek tahun 2023, masih terdapat lebih dari 80 ribu desa yang memiliki akses pendidikan dasar yang minim. Esti memperingatkan bahwa tanpa dukungan anggaran dan lintas sektor yang kuat, sekolah rakyat akan menghadapi tantangan besar dalam operasionalnya. Ia menekankan, “Sekolah rakyat tidak boleh menjadi tempat buangan, melainkan ruang inovasi, penguatan literasi, dan pemberdayaan komunitas.”
Setelah dukungan dari Komisi X DPR, pemerintah berkomitmen untuk mengimplementasikan mekanisme pengawasan, evaluasi, serta pembiayaan yang berkelanjutan agar program sekolah rakyat tidak terhenti atau kehilangan esensinya. Esti juga mencermati bahwa infrastruktur pendidikan yang sudah ada dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan program ini. “Banyak sekolah di daerah yang minim murid. Sebaiknya lokasi-lokasi tersebut digunakan untuk sekolah rakyat agar efisien secara anggaran,” tutupnya.
Dengan dukungan yang kuat dari Komisi X DPR dan persiapan pemerintah yang matang, diharapkan program sekolah rakyat dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada anak-anak yang membutuhkan pendidikan di Indonesia.
