Presiden Prabowo Subianto menerima Pimpinan Komisi V DPR di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025). Pertemuan ini menjadi momen penting untuk membahas sejumlah isu strategis, terutama infrastruktur di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan Komisi V yang terdiri dari Ketua Lasarus dan empat wakil ketua—Ridwan Bae, Andi Iwan Darmawan Aras, Roberth Rouw, dan Syaiful Huda—menyampaikan sejumlah keluhan dan rekomendasi mengenai kondisi infrastruktur yang ada.
Usai pertemuan, Lasarus mengungkapkan bahwa diskusi berlangsung cukup lama dan mengangkat berbagai masalah mendesak dalam sektor infrastruktur. “Kami sampaikan hal-hal yang mendesak. Tadi saya sampaikan soal rekonstruksi jalan,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo segera memberikan instruksi untuk memastikan bahwa kemantapan jalan nasional tetap terjaga.
Lasarus juga menambahkan bahwa kondisi jalan nasional sudah berada pada level kemantapan lebih dari 90 persen. Namun, situasi untuk jalan daerah masih cukup memprihatinkan. “Kemantapan jalan kabupaten hanya 40 persen dan jalan provinsi 60 persen. Pak Presiden juga memerintahkan untuk memperhatikan secara serius jalan-jalan daerah dengan pola instruksi presiden,” terangnya. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan di tingkat daerah agar dapat mendukung mobilitas yang lebih baik di seluruh Indonesia.
Selain membahas infrastruktur jalan, Presiden Prabowo dan anggota Komisi V juga mendiskusikan ketahanan pangan. Pada kesempatan ini, mereka membahas mengenai kondisi bendungan dan irigasi di tanah air, dengan penekanan pada pentingnya penyelesaian irigasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Lasarus menyatakan, “Kami juga membahas soal irigasi ini bukan hanya yang ada di bendungan saja, tetapi juga irigasi sawah tadah hujan yang bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat.”
Di samping itu, keduanya juga berbicara mengenai rencana pembangunan 3 juta rumah dan permasalahan terkait angkutan jalan. Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus adalah penanganan kendaraan truk angkutan Over Dimension and Over Loading (ODOL). Lasarus menegaskan pentingnya penanganan tegas mengenai isu ini, mengatakan bahwa “Beban jalan yang kita bangun ini sudah tidak mampu menampung beban angkutan kendaraan yang ada.”
Dalam pertemuan tersebut, mereka juga menyinggung masalah paralel perbatasan. Lasarus mengungkapkan bahwa beberapa kegiatan terkait tersebut, baik di Pulau Kalimantan maupun Papua, masih belum terselesaikan. Presiden Prabowo pun memberikan instruksi untuk segera menuntaskan semua kegiatan ini.
Kegiatan ini menegaskan betapa pentingnya isu-isu infrastruktur bagi pemerintah dan DPR. Lasarus menilai diskusi yang berlangsung sangat konstruktif, di mana Presiden Prabowo merespon dengan baik seluruh persoalan yang dibahas. “Semua hal yang dibahas merupakan persoalan penting yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah,” ungkapnya.
Secara keseluruhan, pertemuan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur di Indonesia, dengan fokus pada jalan, irigasi, dan ketahanan pangan. Langkah-langkah konkret diharapkan segera diambil untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang mendesak serta mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Ini menjadi sinyal positif, tidak hanya bagi Pimpinan Komisi V DPR, tetapi juga bagi masyarakat yang menantikan perbaikan di sektor infrastruktur.
