Ketua Banggar DPR Dukung Pemotongan Anggaran: Dapatkah Ini Berhasil?

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menegaskan dukungannya terhadap pemotongan anggaran pemerintah yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam wawancaranya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Said menilai bahwa keputusan untuk melakukan efisiensi anggaran pada Kementerian dan Lembaga ini berkaitan erat dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Pemotongan ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di mana salahnya?” ujar Said dengan tegas, menanggapi kritik yang muncul akibat kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini harus dipahami dalam konteks yang lebih luas, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada. Menurutnya, pemotongan anggaran saat ini merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa semua program unggulan pemerintahan, termasuk yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dapat berjalan dengan lebih efektif.

Said Abdullah mengaitkan situasi saat ini dengan pengalaman masa lalu saat Pandemi Covid-19. Ketika itu, masyarakat menghadapi kesulitan adaptasi, termasuk dalam menjalani kebijakan work from home. Ia menjelaskan bahwa keputusan pemerintah pada waktu itu melakukan pemotongan anggaran banyak menuai kritikan dan sentimen negatif dari masyarakat. Namun, ia percaya bahwa saat ini pelajaran dari pengalaman tersebut harus diambil untuk perbaikan ke depan. “Belajar dari pengalaman tersebut, pemotongan anggaran yang terjadi hari ini dikembalikan ke masyarakat dengan dalih meningkatkan kesejahteraan,” tambahnya.

Untuk mendukung pendapatnya, Said memberikan contoh positif dari kebijakan efisiensi anggaran. Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa dengan meningkatkan program-program unggulan, seperti rehabilitasi, serta percepatan swasembada pangan, dalam jangka panjang, masyarakat yang akan mendapat keuntungan. “Kenapa saya berpendapat seperti itu? Karena kalau MBG ditingkatkan, kemudian rehab ditingkatkan, swasembada pangan dipercepat, dalam jangka panjang kita yang diuntungkan,” tegasnya.

Said juga mengimbau kepada kementerian dan lembaga agar tidak hanya fokus pada keluhan terkait dampak pemotongan anggaran, seperti pengurangan belanja alat tulis kantor (ATK) dan perjalanan dinas. “Daripada kita berkutat di antara K/L-K/L kemudian mengeluh soal, ya belanja ATK-nya tidak ada, kemudian perjalanan dinas jauh berkurang, seminar sudah tidak ada lagi, FGD. Itu kan hal rutinitas yang dari dulu menjadi kronik,” jelasnya.

Lebih lanjut, sesuai dengan instruksi Presiden mengenai efisiensi anggaran, Said menekankan pentingnya bersyukur atas keputusan tersebut. Ia percaya bahwa sejak lama telah ada keinginan untuk meningkatkan belanja modal dibandingkan belanja barang dalam APBN. “Justru kita bersyukur lah. Bukannya dari dulu kita ingin lebih besar belanja modal daripada belanja barang. Iya dong,” ungkapnya.

Dalam konteks yang lebih luas, pemotongan anggaran ini menjadi isu yang kompleks dan seringkali menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, ada yang mengganggap bahwa efisiensi anggaran adalah langkah yang perlu diambil untuk mendukung program-program yang lebih berdampak bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa pemotongan anggaran akan menghambat pelaksanaan program-program penting yang selama ini dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga.

Dengan demikian, kebijakan pemotongan anggaran yang tengah diterapkan pemerintah memerlukan pemahaman yang mendalam, serta komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini penting untuk menjamin bahwa setiap anggaran yang dipotong akan benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk program-program yang bermanfaat dan relevant dengan kebutuhan mereka. Dalam era yang penuh tantangan ini, bagaimana seharusnya pemerintah dan masyarakat bisa saling mendukung akan menjadi kunci untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada.