Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu andalan pemerintah dalam membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan hingga jenjang menengah. Memasuki tahun 2025, terdapat perubahan penting yang dihadapi oleh program ini, termasuk pengurangan anggaran dan penyesuaian kriteria penerimaan.
Anggaran PIP untuk tahun 2025 mengalami pengurangan signifikan hampir Rp 4 triliun dibandingkan tahun lalu, dengan total alokasi yang kini hanya sebesar Rp 9,6 triliun. Hal ini disampaikan oleh Sofia Nurjanah, Ketua Tim Kerja PIP, yang menunjukkan penurunan kembali ke angka yang sama seperti tahun 2023. Penyesuaian jumlah penerima dan besaran bantuan menjadi konsekuensi dari perubahan anggaran ini, yang seharusnya diantisipasi oleh masyarakat.
Bantuan yang diberikan kepada siswa pada tahun ini tetap disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan, tetapi dengan beberapa ketentuan baru bagi siswa yang baru masuk dan mereka yang berada di kelas akhir. Rincian besaran bantuan untuk masing-masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:
Tingkat SD/SDLB/Program Paket A:
- Kelas I-V: Rp 450.000 per tahun
- Kelas VI: Rp 225.000
Tingkat SMP/SMPLB/Program Paket B:
- Kelas VII-VIII: Rp 750.000 per tahun
- Kelas IX: Rp 375.000
- Tingkat SMA/SMK/SMALB/Program Paket C:
- Kelas X-XI: Rp 1.800.000 per tahun
- Kelas XII: Rp 900.000
Ketentuan ini sering menimbulkan kebingungan di kalangan orang tua dan siswa, terutama bagi mereka yang baru memasuki sekolah dan siswa kelas akhir, karena mereka hanya menerima setengah dari jumlah bantuan tahunan. Keputusan ini telah ditetapkan beberapa tahun lalu dan perlu dipahami oleh semua pihak agar tidak ada kesalahpahaman.
Kriteria penerima bantuan PIP tahun 2025 juga mengalami pembaruan. Untuk berhak mendapatkan bantuan, siswa diharuskan memenuhi beberapa syarat, antara lain:
- Peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).
- Peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin.
- Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
- Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
- Peserta didik yatim, piatu, atau yatim piatu.
- Peserta didik yang terdampak bencana alam.
- Peserta didik yang putus sekolah dan ingin kembali bersekolah.
- Peserta didik dengan kondisi khusus lainnya.
Dengan adanya sejumlah ketentuan ini, diharapkan dana PIP dapat tersalurkan lebih tepat kepada siswa yang berhak. Untuk mengetahui status penerimaan bantuan PIP, orang tua atau siswa dapat melakukan pengecekan melalui portal resmi pip.dikdasmen.go.id. Langkah-langkahnya cukup mudah, yaitu dengan memasukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta mengikuti instruksi yang tersedia di laman tersebut.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana PIP menjadi isu penting yang disoroti oleh pemerintah. Sofia Nurjanah menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan nominal bantuan yang diterima. Keterbukaan informasi diharapkan dapat menghindari anggapan bahwa dana PIP dipotong oleh pihak sekolah, yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
Dengan berkurangnya anggaran PIP di tahun 2025, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk memahami secara mendetail ketentuan penerimaan agar bantuan pendidikan ini dapat memberikan dampak yang maksimal. Keberadaan portal resmi menjadi salah satu cara yang efektif untuk memastikan bahwa informasi yang diterima oleh masyarakat tetap akurat dan up-to-date, sehingga program ini bisa terus membantu siswa-siswa di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
