Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan upaya pemerintah untuk membantu keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Pada bulan April 2025, pencairan BPNT tahap kedua akan dilakukan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Seiring dengan upaya meningkatkan transparansi dan kemudahan akses, Kementerian Sosial telah meluncurkan layanan pengecekan status penerima bantuan secara online, yang dapat diakses melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.
Untuk membantu masyarakat yang ingin memverifikasi status mereka sebagai penerima bantuan, layanan online ini memungkinkan penerima untuk mendapatkan informasi akurat hanya dengan memasukkan data pribadi. Masyarakat hanya perlu menyiapkan data seperti nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Syarat yang harus dipenuhi agar dapat terdaftar sebagai penerima BPNT mencakup berbagai kriteria. Calon penerima diharapkan memenuhi syarat sebagai berikut:
– Terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
– Memiliki KTP atau tanda pengenal yang sah.
– Termasuk dalam kategori keluarga miskin atau rentan miskin.
– Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Bagi masyarakat yang ingin mengecek apakah mereka berhak menerima BPNT, langkah-langkah berikut ini bisa diikuti:
1. Buka situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.
2. Isi data sesuai KTP, termasuk Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
3. Masukkan nama sesuai KTP dan kode verifikasi yang ditampilkan di layar.
4. Klik tombol “Cari Data.”
5. Jika terdaftar, nama penerima akan muncul di layar.
Layanan ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga mereka tidak perlu mengunjungi kantor layanan sosial secara langsung. Sebaliknya, mereka dapat mengakses informasi tersebut dengan lebih cepat dan praktis.
Namun, terdapat beberapa kategori masyarakat yang tidak memenuhi syarat untuk menerima BPNT. Masyarakat yang termasuk dalam kategori ini antara lain:
– Pegawai Negeri Sipil (PNS)
– Pensiunan PNS
– Prajurit TNI
– Anggota Polri
– Karyawan BUMN atau BUMD
Melalui program ini, pemerintah berupaya menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan, dan memastikan bantuan sampai kepada yang berhak. Dengan adanya transparansi dalam proses dan pengoperasian sistem pengecekan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya dan memahami mekanisme yang terlibat.
Selain itu, penting bagi para calon penerima untuk melakukan pengecekan secara berkala, terutama menjelang periode pencairan bantuan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan administrasi dan memastikan bahwa data yang tercatat adalah valid. Jika terdapat kendala atau ketidaksesuaian data, masyarakat dianjurkan untuk segera menghubungi pihak terkait di Kementerian Sosial atau dinas sosial setempat untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
Dengan memanfaatkan teknologi informasi, program BPNT diharapkan dapat semakin efektif dalam membantu masyarakat yang memerlukan. Penerapan layanan online ini menjadi langkah maju dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan efisiensi distribusi bantuan, serta memberi kemudahan akses bagi masyarakat.
