Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan kesiapan untuk menindak tegas produsen yang menjual minyak goreng kemasan Minyakita dengan takaran yang tidak sesuai dan menggunakan label palsu. Pernyataan ini disampaikan setelah kementerian terkait melakukan inspeksi di pasar-pasar dan menemukan sejumlah pelanggaran dari produk tersebut. Kapolri mengatakan, “Kemarin kita turun ke tiga lokasi, saat ini sedang kita lakukan pendalaman dan kemungkinan akan kita lakukan penegakan hukum,” dalam konferensi pers di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan.
Pelanggaran ini terungkap setelah hasil sidak yang dilakukan di Pasar Jaya Lenteng Agung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, yang menemukan bahwa kemasan Minyakita 1 liter tidak sesuai dengan takaran yang tertera. Dalam banyak kasus, produk yang dijual tersebut tidak memenuhi standar berat yang telah ditentukan. Selain itu, beberapa produk juga ditemukan dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp 15.700 per kemasan, namun dijual sampai Rp 18.000.
Listyo menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan dan menyatakan bahwa ada kemasan Minyakita 1 liter yang tidak sesuai takaran. “Kemudian ada juga yang menggunakan label Minyakita sebenarnya palsu, semuanya sedang kita proses,” tuturnya. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah hukum akan diambil terhadap pelanggar, dan informasi mengenai sebaran produk yang terlibat akan dirilis secara resmi oleh Satgas Pangan Polri.
Keberadaan produk Minyakita yang tidak memenuhi syarat ini menjadi perhatian serius, mengingat minyak goreng adalah barang yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pelanggaran memiliki dampak langsung terhadap konsumen yang mengandalkan produk ini untuk kebutuhan sehari-hari. Melalui penegakan hukum, Kapolri berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dijual di pasaran serta menjaga kualitas dan stanar produk pangan.
Sementara itu, langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng. Kementerian Pertanian dan instansi terkait diharapkan dapat berkolaborasi lebih erat untuk mengawasi peredaran produk dan memastikan bahwa pelanggaran serupa tidak terulang di masa mendatang. Dalam hal ini, pemerintah juga menunjuk Satgas Pangan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi dan penjualan minyak goreng di seluruh Indonesia.
Selain tindakan hukum, edukasi terhadap produsen dan pedagang juga perlu ditingkatkan agar mereka memahami pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku terkait takaran dan label produk. Pengawasan yang ketat dan pengetahuan yang cukup diharapkan dapat mencegah adanya praktik curang yang merugikan konsumen.
Sementara itu, masyarakat juga diimbau untuk lebih cermat dalam memilih produk, termasuk memeriksa kemasan dan takaran sebelum melakukan pembelian. Konsumen yang menemukan pelanggaran di lapangan diharapkan melaporkan ke pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Pihak kepolisian, melalui Kapolri, mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan kualitas barang yang tersedia di pasar.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelanggaran terkait minyak goreng kemasan dapat diminimalisir, sehingga akses masyarakat terhadap barang yang berkualitas dan sesuai standard dapat terjamin. Penegakan hukum yang serius diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi para produsen yang mencoba memanfaatkan celah untuk meraih keuntungan secara tidak sah.
