Isu politik dan hukum terkini di Indonesia menjadi sorotan publik pada Sabtu, 8 Maret 2025, terutama setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Bekasi untuk meninjau kondisi warga yang terdampak banjir. Kunjungan ini dimanfaatkan Prabowo untuk mendengarkan keluhan dan kebutuhan masyarakat, serta mendorong kementerian terkait agar segera memperbaiki tata ruang lingkungan yang dinilai kurang memadai dalam mengantisipasi bencana serupa.
Pada kesempatan tersebut, Prabowo mengunjungi Kampung Tambun Inpres RT 018 RW 010 di Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan. Selain menyampaikan rasa empati, presiden juga menegaskan pentingnya penanganan dan pencegahan bencana dalam mengelola tata ruang wilayah. "Kementerian terkait harus segera turun tangan agar masalah ini tidak terulang di masa depan," ujarnya setelah melihat langsung dampak banjir yang terjadi sejak Selasa, 4 Maret 2025.
Di sisi lain, dalam bidang hukum, isu terbaru mengenai pemulangan narapidana menjadi perhatian. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengumumkan bahwa pemerintah tengah merancang undang-undang yang akan mengatur proses pemulangan narapidana atau transfer of prisoners. Hal ini disampaikan Yusril dalam seminar nasional yang diadakan secara virtual oleh Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Menurutnya, undang-undang ini dirancang agar proses pemulangan dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek hukum internasional dan kemanusiaan.
Sementara itu, berita lain yang tak kalah menarik adalah kondisi kesehatan mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK), yang saat ini berada dalam kondisi kritis dan dirawat di ruang ICU RSUD dr Chasan Boesoirie di Ternate. Anak AGK, Toriq Kasuba, berharap agar masyarakat memberikan doa dan dukungan moral dalam menghadapi masa sulit ini. "Baba kini hanya mengandalkan alat-alat kesehatan, kami terus berikhtiar semaksimal mungkin untuk kesembuhannya," ungkap Toriq.
Selain isu kesehatan, program pemerintah yang menyediakan makanan bergizi gratis untuk anak-anak juga menjadi berita hangat. Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan untuk memberikan akses kepada 3 juta anak Indonesia melalui program makan bergizi gratis yang dijadwalkan mulai April 2025. "Program ini adalah bagian dari prioritas utama pemerintahan Prabowo Subianto yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak," kata Fatimah Zahrah Santoso, Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi dari BGN. Target ini diharapkan dapat terus meningkat hingga mencapai cakupan yang lebih luas pada akhir tahun 2025.
Dalam dunia politik, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto juga akan menghadapi sidang perdana pada 14 Maret 2025, setelah berkas perkara nya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang ini beragendakan pembacaan surat dakwaan yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Hasto, yang tersangkut dalam kasus dugaan korupsi, akan diwakili oleh 12 jaksa yang terlibat dalam persidangan tersebut.
Isu-isu yang berkembang di tanah air menunjukkan dinamika politik dan hukum yang kian kompleks. Kunjungan Presiden ke Bekasi, fenomena hukum mengenai undang-undang pemulangan narapidana, serta persidangan Hasto Kristiyanto, memperlihatkan beragam tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan dan masyarakat. Semuanya mencerminkan bagaimana politik dan hukum saling berkaitan serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.
