Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan dengan tegas bahwa negara tersebut akan terus memblokir masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, yang kini sedang menghadapi krisis kemanusiaan yang semakin mendalam akibat konflik berkepanjangan. Pernyataan ini mencuat pada Rabu, 16 April 2025, seiring dengan meningkatnya perhatian internasional terhadap kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut.
Katz menjelaskan bahwa alasan utama di balik kebijakan tersebut adalah untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan bantuan oleh kelompok Hamas. “Kebijakan Israel jelas, tidak ada bantuan kemanusiaan yang akan memasuki Gaza, dan memblokir bantuan ini merupakan tekanan utama yang mencegah Hamas untuk menggunakan bantuan sebagai alat untuk menekan penduduk Gaza,” ujarnya dalam pernyataan yang dilansir oleh Middle East Eye.
Sejak tanggal 2 Maret, Israel telah memblokir seluruh jalur bantuan kemanusiaan menuju Gaza, yang telah mendapatkan peringatan keras dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai kondisi kehidupan yang kian memburuk di daerah tersebut. Menurut laporan terbaru, PBB memperingatkan bahwa Gaza berada di ambang krisis kemanusiaan terburuk sejak konflik meletus pada Oktober 2023. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian internasional yang lebih besar untuk membantu meringankan beban warga sipil di wilayah tersebut.
Dalam komentarnya, Katz menambahkan bahwa saat ini tidak ada rencana untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Namun, ia juga menunjukkan kemungkinan dibukanya jalur bantuan yang terbatas, yang sepenuhnya akan dikendalikan oleh pihak sipil untuk mencegah intersepsi oleh Hamas. Ini menjadi langkah strategis yang tengah dipertimbangkan oleh Israel dalam menghadapi kompleksitas situasi di wilayah tersebut.
Katz merinci pilar pilar utama dari kebijakan Israel di Gaza yang mencakup:
1. Mengupayakan pembebasan seluruh sandera.
2. Menyiapkan kekalahan Hamas.
3. Mengatur ulang sistem distribusi bantuan.
Lebih lanjut, Katz menjelaskan bahwa menghentikan bantuan kemanusiaan yang dapat memperkuat kendali Hamas atas penduduk Gaza dan membangun infrastruktur distribusi bantuan yang lebih sistematis adalah bagian dari strategi jangka panjang Israel. Dengan tidak memberikan akses kepada bantuan kemanusiaan, pemerintah Israel berusaha untuk mengurangi pengaruh Hamas di wilayah tersebut.
Sikap ketegasan Israel ini tak pelak mengundang kritik tajam dari berbagai organisasi kemanusiaan dan negara-negara lain. Banyak pihak menilai bahwa blokade bantuan kemanusiaan dapat memperburuk kondisi masyarakat sipil yang sudah terpuruk akibat konflik berlarut-larut. Mengingat bahwa banyak warga Gaza kini menderita akibat kurangnya akses ke makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya, langkah Israel ini dinilai akan memberikan dampak yang luar biasa berbahaya.
Dari informasi yang beredar, mencermati situasi ini, banyak negara di dunia mengeluarkan pernyataan mengecam kebijakan Israel, seraya menyerukan kepada komunitas internasional agar mengambil tindakan untuk mendorong pembukaan akses bantuan. Aksi diplomatik yang diambil akan menentukan seberapa cepat bantuan kemanusiaan dapat diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkannya di Gaza.
Dengan latar belakang konflik yang rumit dan mendalam ini, situasi di Gaza tetap menjadi sorotan dunia. Penahanan bantuan kemanusiaan oleh Israel dan kondisi kemanusiaan yang kritis di wilayah tersebut mengundang pertanyaan mendalam mengenai masa depan dan harapan bagi warga sipil yang terjebak di tengah pertikaian yang berkepanjangan. Ketidakpastian mengenai akses bantuan hanya menambah berat beban yang mereka hadapi, dan menjadi tantangan tersendiri bagi upaya perdamaian jangka panjang di kawasan tersebut.
