Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencananya untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina ke Indonesia, sebagai langkah awal sebelum kunjungan kenegaraannya ke sejumlah negara seperti Turki, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, dan Mesir. Rencana ini diharapkan dapat mendulang dukungan politik dari negara-negara Islam dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai pemimpin dalam masalah Palestina.
Pengamat Timur Tengah dari Sabang Merauke Circle, Hilmy Bakar Almascaty, menilai langkah Prabowo sebagai tindakan revolusioner yang mengingatkan pada upaya Dato Sri Anwar Ibrahim pada tahun 80-an ketika membantu mujahidin Afghanistan. Menurut Hilmy, langkah Prabowo penting mengingat posisi Indonesia sebagai negara Islam terbesar dan keberadaan Prabowo sebagai pemimpin yang dihormati oleh masyarakat internasional.
“Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam urusan Palestina menuju masa depan,” ujar Hilmy dalam sebuah komentar di Jakarta. Ia juga menyoroti bahwa langkah tersebut mungkin akan mengundang kritik dari beberapa kelompok, namun melihatnya sebagai bagian dari strategi diplomasi yang lebih luas.
Dari sisi politik global, Teguh Santosa, seorang pengamat dari GREAT Institute, memuji langkah Prabowo yang mengunjungi negara-negara Timur Tengah. Ia menyatakan bahwa perjalanan ini adalah respons strategis terhadap tekanan politik dan ekonomi yang mungkin dihadapi Indonesia akibat kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump.
“Setiap negara harus mampu menjalin hubungan dengan negara lain tanpa menciptakan ketergantungan,” ungkap Teguh. Ia juga menggarisbawahi pentingnya untuk menjaga kemandirian dalam hubungan internasional, agar Indonesia dapat menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif seperti yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa.
Dalam kunjungan ini, Prabowo tidak hanya berfokus pada evakuasi warga Palestina tetapi juga akan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan investasi antara Indonesia dan negara-negara di Timur Tengah. “Dengan intensifikasi hubungan ini, diharapkan Indonesia bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih baik sambil tetap menjaga prinsip-prinsip kedaulatan dan non-interopensi,” tambah Teguh.
Tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah kebutuhan untuk memenuhi aspek keamanan dan ekonomi sambil tidak tergantung pada satu aktor, yaitu Amerika Serikat. Klaim Teguh merujuk pada berbagai kebijakan Trump yang dinilai telah memberikan dampak negatif terhadap hubungan internasional, termasuk hubungan antara Indonesia dan negara-negara Barat serta Timur Tengah.
Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak, Indonesia memiliki posisi strategis untuk menyuarakan kepentingan umat Islam di forum-forum internasional. Langkah Prabowo yang berfokus pada isu Palestina diharapkan mampu membawa suara Indonesia lebih kuat, tidak hanya di kawasan tetapi di level global.
Sementara itu, para pengamat menjelaskan bahwa hubungan diplomatik yang dijalin oleh Prabowo dengan negara-negara tersebut harus mempertimbangkan keberlanjutan dan produktivitas. Hal ini penting agar Indonesia bisa menjalankan politik luar negeri yang tidak hanya memberi manfaat bagi negara lain, tetapi juga bagi kepentingan nasional Indonesia.
Masyarakat umum tampak memberikan dukungan terhadap langkah-langkah strategis ini. Tidak sedikit yang berharap bahwa kebijakan Prabowo akan mampu membawa perubahan positif dan meningkatkan citra Indonesia di kancah internasional. Kunjungan Prabowo ke Timur Tengah dan serangkaian langkah diplomasi lain diharapkan dapat menjadi fondasi bagi kebangkitan Indonesia sebagai pemimpin dunia Islam dan berperan aktif dalam penyelesaian konflik global, khususnya di Palestina.
