
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Polri dan TNI membantu kepala Dinas Pertanian di seluruh Indonesia dalam mengawasi pengusaha penggilingan padi. Instruksi ini ditujukan untuk memastikan keberlangsungan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) seharga Rp6.500 per kilogram, sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah.
Dalam sebuah rapat mendadak di kantor Kementerian Pertanian pada Selasa, 4 Februari 2025, Presiden Prabowo meminta kepada seluruh pihak terkait untuk lebih memperhatikan pabrikan penggilingan padi dan mematuhi kebijakan harga yang telah ditentukan. “Nanti saya minta dibantu di daerah-daerah untuk mengawasi penggilingan-penggilingan padi itu,” katanya, menggarisbawahi pentingnya peran pengawasan ini.
Dalam rapat tersebut, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Pepardi), Sutarto Alimoeso, melaporkan bahwa dalam praktiknya, ada beberapa penggilingan padi yang membeli gabah dengan harga di atas Rp6.500, sementara yang lainnya justru membayar kurang dari harga tersebut. Penyelewengan ini biasanya dikaitkan dengan aspek kualitas seperti kadar air dan rendaman. Sutarto pun mengingatkan bahwa tidak seharusnya petani dirugikan dengan alasan-alasan tersebut. “Saya sudah lama jadi orang Indonesia, saya sudah tahu cara-cara untuk orang kecil, orang tidak berdaya selalu dikorbankan,” ujar Prabowo dengan nada tegas.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa kesejahteraan petani adalah tujuan utama dan harus menjadi komitmen bersama. Ia meminta pengusaha penggilingan padi untuk peka terhadap kondisi petani, terutama saat harga gabah sedang tertekan. Ia juga memberi amaran bahwa penggilingan padi yang tidak mematuhi kebijakan HPP akan ditindak tegas. “Saya kira banyak penggilingan padi di daerah-daerah, banyak yang sudah menyesuaikan,” ungkapnya.
Dalam rangka mengatasi masalah ini, Presiden Prabowo menyatakan bahwa tanggung jawab untuk kesejahteraan petani terletak di tangan seluruh elemen masyarakat, termasuk pengusaha. Ia mengingatkan bahwa usaha penggilingan padi harus memberikan keuntungan yang adil sambil tetap memenuhi tanggung jawab sosialnya. “Ya kami sudah hitung. Pemerintah sudah hitung. Dengan Rp6.500 sudah bisa juga untung,” jelas Prabowo.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menambahkan bahwa pemerintahan memiliki kekuatan untuk membuka dan mengoperasikan penggilingan padi jika diperlukan. Jika penggilingan padi tetap tidak berfungsi sesuai harapan, Pemerintah mungkin akan mengambil langkah proaktif dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Bulog dalam pengoperasian penggilingan padi.
Langkah ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan petani dan meyakinkan mereka bahwa pemerintah memiliki kepedulian terhadap nasib mereka. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan keterlibatan berbagai pihak, diharapkan para petani akan mendapatkan harga yang pantas untuk hasil panen mereka, serta meningkatkan kualitas penggilingan padi yang ada di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani, mengingat peran mereka yang sangat penting dalam mendukung swasembada pangan nasional. Dengan sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, diharapkan peningkatan kualitas hidup petani bisa terwujud dengan lebih nyata.