Sebanyak 970 personel Angkatan Udara Israel telah menandatangani sebuah petisi yang menolak keterlibatan mereka dalam perang di Jalur Gaza. Tindakan ini melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pilot hingga perwira, yang sebagian di antaranya merupakan anggota cadangan aktif. Petisi tersebut, yang dilaporkan oleh media lokal Israel, Haaretz, menunjukkan adanya ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan militer pemerintah saat ini.
Para prajurit yang menandatangani petisi ini menjelaskan bahwa mereka tidak menolak untuk bertugas, namun merasa bahwa “pertempuran di Gaza melayani kepentingan politik, bukan keamanan.” Hal ini mencerminkan persepsi di kalangan beberapa anggota Angkatan Udara bahwa konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut lebih terkait dengan strategi politik, khususnya dalam konteks mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang tetap berkuasa.
Tindakan menandatangani petisi ini tidak terlepas dari tekanan yang dialami oleh para prajurit. Menurut laporan yang sama, para pemimpin senior Angkatan Udara melakukan kontak langsung dengan prajurit cadangan yang mendukung petisi tersebut, mendesak mereka untuk menarik kembali dukungannya. Media setempat menggarisbawahi bahwa beberapa prajurit menerima ancaman pemecatan jika mereka menolak untuk mengikuti perintah atasan.
Dalam konteks ini, setelah ancaman tersebut, hanya 25 prajurit yang memilih untuk membatalkan dukungan mereka terhadap petisi, sementara delapan lainnya sebaliknya, justru menambahkan tanda tangan mereka. Pertemuan antara Panglima Angkatan Udara Mayjen Tomer Bar dengan beberapa prajurit yang menandatangani petisi juga menjadi sorotan, di mana perwira cadangan mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap ancaman pemecatan yang dilontarkan oleh para komandan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan lebih jauh tentang moralitas dan motivasi di balik keputusan untuk melanjutkan operasi militer. Sebagian anggota oposisi Israel berpendapat bahwa konflik di Gaza telah dijadikan alat politik untuk mempertahankan kekuasaan Netanyahu, dan tidak sepenuhnya berfokus pada isu keamanan nasional. Kritik ini mencuat di tengah meningkatnya ketidakpuasan di kalangan pasukan militer terkait penggunaan kekuatan dalam situasi konflik.
Pada titik ini, petisi yang ditandatangani hampir 1.000 prajurit Angkatan Udara Israel mencerminkan ketegangan yang mendalam dalam struktur militer dan politik negara tersebut. Ini juga merupakan sinyal penting bahwa pandangan serta perasaan prajurit bisa mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah, terlepas dari disiplin militer yang selama ini dijunjung tinggi.
Sebagai langkah lanjutan, respons dari pemerintah dan pimpinan militer Israel terhadap krisis ini akan sangat menentukan, baik untuk stabilitas internal Angkatan Udara maupun untuk keberlanjutan kebijakan luar negeri Israel di kawasan tersebut. Keputusan untuk mengabaikan kekhawatiran yang disampaikan oleh prajurit dapat menyebabkan dampak jangka panjang terhadap moralitas dan komitmen militer di masa depan.
Kejadian ini semakin menambah kompleksitas situasi yang dihadapi Israel, terutama di tengah ketegangan yang terus berlanjut di Gaza. Namun, tindakan berani dari hampir 1.000 prajurit ini mungkin dapat menjadi cambuk bagi perubahan dalam pendekatan yang lebih damai dan bertanggung jawab terhadap konflik yang berkepanjangan ini.
