Hamas, organisasi politik dan militer yang berkuasa di Gaza, mengumumkan seruan untuk segera memulai gencatan senjata fase dua. Panggilan ini disampaikan dalam konteks pertemuan yang berlangsung antara pejabat Hamas dan kepala badan intelijen umum Mesir, Hassan Mahmoud Rashad, yang bertujuan untuk membahas perkembangan perjanjian gencatan senjata di Kairo.
Dalam pernyataan resmi yang dilansir oleh Al Jazeera, Hamas menekankan pentingnya semua pihak untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Mereka juga mendesak agar negosiasi untuk tahap kedua gencatan senjata segera dibuka, termasuk pembukaan penyeberangan perbatasan dan akses tanpa batasan terhadap bahan-bahan bantuan untuk Gaza. “Delegasi tersebut menekankan perlunya mematuhi semua ketentuan perjanjian, segera memulai negosiasi untuk tahap kedua,” ungkap pernyataan dari Hamas.
Hamas mengapresiasi usulan Mesir terkait rekonstruksi Gaza dan mendukung pembentukan pemerintahan transisi yang akan mengelola wilayah tersebut hingga pemilihan umum dapat dilaksanakan. Dalam konteks ini, delegasi Hamas juga menyetujui pembentukan Komite Dukungan Masyarakat yang melibatkan tokoh-tokoh nacional independen.
Di sisi lain, dalam pembicaraan yang berlangsung pada awal Maret, Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, bersama Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, ikut membahas rencana rekonstruksi yang telah diajukan. Rencana tersebut mencakup dua tahap: pemulihan awal dan tahap rekonstruksi, yang diperkirakan menelan biaya sebesar 53 miliar dolar AS, setara dengan Rp863,4 triliun.
Rencana rekonstruksi ini bertujuan untuk membangun kembali Gaza tanpa harus mengusir penduduk yang ada. Abdelatty menekankan pentingnya bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. “Kami menyerukan agar Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan ke daerah kantong ini untuk membuka jalan bagi pemulihan dan rekonstruksi dini,” tegas Abdelatty.
Witkoff menilai bahwa rencana Mesir menghadirkan unsur-unsur menarik dan mencerminkan niat baik dari pihak Mesir. Ia berharap akan ada perkembangan lebih lanjut mengenai rencana tersebut dalam waktu dekat. Selain itu, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Palestina, Mohammed Mustafa, menegaskan perlunya penerapan rencana rekonstruksi Palestina-Mesir sebagai rencana bersama negara-negara Arab dan Islam.
Mustafa menyampaikan hal ini dalam pertemuan luar biasa Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang diadakan di Arab Saudi. Ia menyatakan bahwa pemerintahan Palestina, dengan dukungan dari organisasi internasional, akan membentuk otoritas rekonstruksi independen yang akan menindaklanjuti dan mengoordinasikan pelaksanaan rencana tersebut.
Otoritas tersebut, menurut Mustafa, akan mandiri secara finansial dan administratif, dengan pengelolaan yang dilakukan oleh dewan yang terdiri dari individu berkualifikasi. Selain itu, laporan keuangan dari otoritas tersebut akan mematuhi standar audit keuangan internasional yang tinggi.
Upaya gencatan senjata dan rencana rekonstruksi ini sangat penting untuk stabilitas Gaza dan pencapaian perdamaian jangka panjang. Semua pihak yang terlibat diharapkan dapat berperan aktif dalam mewujudkan kondisi yang lebih baik bagi warga Gaza, terutama mengingat tantangan humaniter yang dihadapi oleh penduduk setempat selama konflik yang berlarut-larut. Tindakan nyata dari komunitas internasional, terutama negara-negara di kawasan Timur Tengah, juga diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan memperbaiki kehidupan masyarakat Gaza secara keseluruhan.
