Rabu, 30 April 2025, berita mengejutkan datang dari Jakarta, di mana kedatangan Abdulhakim Idris, Direktur Eksekutif Center for Uyghur Studies (CUS), yang diduga akan berkunjung ke Indonesia, disambut dengan gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Abdulhakim Idris, yang sebelumnya pernah mengunjungi Indonesia tiga tahun lalu, kembali menjadi sorotan karena misi kontroversial yang diyakini oleh sejumlah aktivis memiliki nuansa propaganda yang didanai oleh negara-negara barat.
Menurut informasi yang beredar, organisasi yang dipimpin oleh Idris bertujuan untuk menyebarkan propaganda di negara-negara dengan mayoritas Muslim, termasuk Indonesia. Keberadaan Idris dianggap berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan merusak nilai-nilai kebangsaan. Koalisi Aktivis Indonesia, yang terdiri dari banyak organisasi pemuda nasionalis, telah menyampaikan kekhawatiran mereka terkait tokoh kontroversial ini.
Khoir, ketua Koalisi Aktivis Indonesia, menegaskan bahwa gerakan yang dibawa oleh Abdulhakim bukanlah gerakan murni, melainkan ditopang oleh kepentingan asing. Ia menyebutkan bahwa Idris sering kali melontarkan narasi-narasi provokatif yang dapat memecah belah bangsa. "Penolakan ini didasarkan pada temuan kami bahwa yang bersangkutan telah disponsori pihak barat untuk menyebarkan fitnah dan propaganda di Indonesia," jelas Khoir di Jakarta.
Dalam penjelasannya, Khoir memaparkan beberapa poin utama yang menjadi dasar penolakan terhadap kehadiran Abdulhakim Idris. Poin-poin tersebut antara lain:
Indikasi Pelanggaran Hukum: Kehadiran Idris dianggap melanggar sejumlah ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Potensi Ancaman Terhadap Stabilitas Nasional: Aktivitas Idris dinilai dapat memicu ketegangan sosial, terutama di kalangan masyarakat yang sensitif terhadap isu kebangsaan dan agama.
- Penyebaran Konten Provokatif: Idris dinilai sering membagikan informasi yang mengandung ujaran kebencian, yang dapat memperburuk situasi di Indonesia.
Koalisi Aktivis Indonesia juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menolak segala bentuk aktivitas bermasalah yang dapat merusak kedaulatan negara. “Menjaga persatuan bangsa adalah tanggung jawab bersama, dan menolak propaganda asing adalah bagian dari upaya itu,” ujar Khoir.
Khoir mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyuarakan penolakan terhadap Abdulhakim Idris. Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan tidak mudah terprovokasi, apalagi dengan dalih kemanusiaan. Penolakan ini jelas bukan tanpa dasar; banyak di antara mereka yang merasa bahwa keberadaan Abdulhakim dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat Indonesia, terutama di kalangan generasi muda.
Sikap tegas dari Koalisi Aktivis Indonesia, yang memiliki misi untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan, terus mendapatkan dukungan dari berbagai organisasi masyarakat lainnya. Dalam situasi seperti ini, sangat penting bagi masyarakat untuk tetap waspada terhadap setiap upaya yang berpotensi merusak tatanan sosial dan budaya Indonesia. Mengingat dinamika global yang semakin kompleks, penanganan isu-isu seperti ini perlu dilakukan dengan saksama untuk memastikan bahwa kedaulatan dan persatuan bangsa tidak terganggu.
Seiring dengan meningkatnya penolakan terhadap Abdulhakim Idris, berbagai organisasi dan individu diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga keutuhan nasional. Diskusi dan dialog konstruktif diharapkan dapat menjadi jalan untuk menjembatani perbedaan pandangan tanpa harus mengorbankan persatuan bangsa yang telah dibangun selama ini.
