Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa gejolak pasar global, termasuk fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), memberikan dampak signifikan terhadap industri asuransi di Indonesia. Dalam konteks ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, menekankan pentingnya investasi yang bijaksana dan fleksibilitas dalam regulasi sebagai respon terhadap dampak tersebut.
Dalam konferensi pers yang dilaksanakan pada Senin, 14 April 2025, Ogi menjelaskan bahwa hasil investasi perusahaan asuransi telah mengalami penurunan tajam, khususnya di sektor asuransi jiwa. Berdasarkan data OJK, hasil investasi industri asuransi jiwa per Januari 2025 tercatat sebesar Rp1,63 triliun, yang terkontraksi hingga 56% dibandingkan tahun sebelumnya, ketika hasil investasi mencapai Rp3,70 triliun. Penurunan yang tajam ini mencerminkan betapa kerentannya sektor asuransi terhadap kondisi pasar global yang berfluktuasi.
Fluktuasi yang terjadi ini tidak hanya disebabkan oleh faktor domestik, tetapi juga oleh kebijakan eksternal, salah satunya adalah potensi kenaikan tarif oleh Donald Trump jika terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat. Perkembangan politik dan ekonomi di luar negeri sering kali mempengaruhi aliran investasi dan kepercayaan investor di pasar Indonesia.
Meskipun menghadapi tantangan, Ogi menegaskan bahwa OJK telah mengatur arah investasi perusahaan asuransi dengan cukup fleksibel. Baik melalui kebijakan pemerintah maupun regulasi internal masing-masing institusi, seperti BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK). Menurutnya, peraturan pemerintah mengenai alokasi investasi bagi BPJSTK mewajibkan minimal 50% dari dana yang dikelola disimpan dalam Surat Berharga Negara (SBN), sementara investasi lainnya seperti reksadana, saham, dan obligasi korporasi bisa mencapai 50%.
“Secara kebijakan arah investasi itu sebenarnya sudah diatur cukup fleksibel. Kami memastikan bahwa tata kelola investasi tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian,” imbuh Ogi. Ia juga menjelaskan bahwa OJK melakukan pengawasan ketat melalui berbagai mekanisme internal, termasuk pembentukan komite investasi yang bertugas untuk memantau dan menganalisis semua keputusan investasi yang diambil oleh perusahaan asuransi.
Berbagai peraturan juga telah ditetapkan untuk memastikan tata kelola yang baik dalam industri asuransi. Ogi menyebutkan bahwa Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, seperti Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kebijakan Pengelolaan Investasi, ditujukan untuk memperkuat prinsip-prinsip pengelolaan investasi yang lebih efektif.
Dengan kondisi yang bergejolak ini, OJK berkomitmen untuk menjamin bahwa semua investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi dilakukan dengan analisis yang cermat dan hati-hati. “Apa yang dilakukan perusahaan asuransi harus sesuai dengan arah investasi dan implementasinya harus dilakukan secara lebih efektif,” tegas Ogi.
Sementara itu, tantangan yang dihadapi oleh industri asuransi tidak hanya bersifat finansial tetapi juga tetap membutuhkan adaptasi terhadap perubahan yang cepat di pasar global. Meski kondisi saat ini menimbulkan kegelisahan di kalangan pelaku industri, OJK optimis bahwa fleksibilitas dalam regulasi dan penerapan prinsip kehati-hatian yang ketat akan membantu perusahaan asuransi untuk tetap bertahan dan berkembang di tengah gejolak pasar.
Posisi OJK yang proaktif dalam menghadapi ini menunjukkan bahwa meskipun investasi asuransi menghadapi kesulitan, pengawasan yang baik dan regulasi yang fleksibel dapat menjadi alat strategis dalam menjaga stabilitas sektor ini di Indonesia. Fokus pada praktik yang berkelanjutan dan tata kelola yang baik menjadi kunci untuk menarik kembali kepercayaan investor di masa depan.
