Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan strategis yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tarif impor yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menurut Fadli, langkah-langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Dalam keterangannya saat jumpa pers pada 5 April 2025, Fadli menekankan bahwa respons yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo adalah langkah yang tepat dalam menghadapi dinamika perdagangan global. Ia menilai bahwa situasi ini dihadapi dengan strategi jangka panjang yang bertujuan untuk membangun kemandirian ekonomi bangsa. “Kita tak boleh gentar terhadap tekanan; justru ini saatnya Indonesia menunjukkan kepemimpinan di tengah ketidakpastian global,” ujarnya.
Salah satu pilar dari strategi Presiden Prabowo adalah memperluas kemitraan dagang strategis. Dalam pandangan Fadli, diversifikasi mitra dagang menjadi sebuah keharusan, terutama di tengah situasi perang dagang dan kebijakan perdagangan AS yang semakin proteksionis. Upaya ini mencakup penguatan hubungan dengan BRICS, ASEAN, serta mitra baru di negara-negara selatan global. Fadli meyakini bahwa dengan memperluas jaringan perdagangan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungannya pada negara-negara tertentu dan meningkatkan posisi tawarannya di pasar global.
Indonesia juga telah menandatangani beberapa kemitraan ekonomi, seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang melibatkan 10 negara ASEAN, Australia, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Kerjasama ini merupakan langkah strategis yang mencakup sekitar 27 persen perdagangan global. Selain itu, upaya aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang melibatkan 64 persen perdagangan global juga terus dilakukan.
Perjanjian dagang lainnya yang menjadi bagian dari strategi ini termasuk Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) dan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Fadli juga mendorong akselerasi perundingan berbagai perjanjian dagang tersebut untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Fadli juga menekankan pentingnya percepatan hilirisasi sumber daya alam sebagai salah satu strategi yang diusung oleh Presiden Prabowo. Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa pendirian Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan membantu mengelola proyek-proyek hilirisasi di sektor-sektor utama, seperti mineral, minyak dan gas bumi, serta perkebunan.
“Sebagai negara kaya sumber daya, kita tak boleh terus-menerus mengekspor bahan mentah. Kita perlu nilai tambah, perluasan lapangan kerja, dan kedaulatan industri,” tegas Fadli.
Program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat juga menjadi fokus ketiga dalam strategi Prabowo. Fadli mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025 diharapkan dapat meningkatkan konsumsi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Lebih lanjut, dia juga menyebut rencana untuk mendirikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) guna memperkuat ekonomi desa dan membukajutaan peluang kerja baru. “Ekonomi yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Meningkatkan konsumsi domestik, memperkuat desa, dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru adalah fondasi daya tahan ekonomi kita,” jelasnya.
Fadli Zon melihat kebijakan tarif dari AS sebagai bentuk unilateralisme yang berpotensi merugikan negara-negara berkembang dan menambah gejolak di pasar global. Meskipun tantangan ini ada, dia optimis bahwa dengan strategi yang telah disiapkan, Indonesia dapat mengatasi dampak negatif dan menjadikan momen ini sebagai peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi bangsa. “Tarif Trump ini memang menjadi tantangan bagi kita, namun dengan strategi yang tepat, kita dapat memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
