Erick Thohir: Anggaran Kementerian BUMN Dipangkas, Minimum Rp215 M

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan bahwa anggaran operasional minimum bagi kementeriannya pada tahun 2025 mencapai Rp215 miliar. Pernyataan tersebut disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di mana ia mengungkapkan bahwa jumlah ini dianggap cukup rendah untuk mendukung operasional kementerian di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.

Sejak dilantik, Erick Thohir telah berkomitmen untuk memastikan bahwa Kementerian BUMN dapat berfungsi secara efektif, meskipun ada pemangkasan anggaran yang signifikan. “Alhamdulillah, kemarin kami telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan mengenai batas minimum anggaran operasional. Meski demikian, kami masih menunggu konfirmasi resmi dari Kemenkeu,” ujarnya.

Pada tahun 2025, Kementerian BUMN memiliki pagu anggaran yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni anggaran 2024 yang mencapai Rp284,36 miliar. Untuk tahun ini, alokasi anggaran kementerian terdaftar sebesar Rp277 miliar, yang disusun dari dua program utama: Rp80 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN dan Rp197,4 miliar untuk dukungan manajemen. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian yang perlu dilakukan dalam pengelolaan anggaran BUMN, di mana Erick menekankan bahwa jumlah ini sangat rendah jika mempertimbangkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional.

Berdasarkan penjelasan Erick, komponen anggaran yang dialokasikan tidak hanya bertujuan untuk mendukung operasional kementerian, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan pengembangan BUMN di Indonesia. “Kami perlu mengoptimalkan pengawasan dan manajemen yang baik agar BUMN dapat berkontribusi secara maksimal,” tambahnya.

Pangkal masalah ini berawal dari upaya pemerintah untuk merampingkan anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) dengan tujuan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Keputusan ini muncul di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi oleh banyak sektor, termasuk BUMN, yang merupakan pilar penting bagi pembangunan ekonomi di Indonesia.

Dengan anggaran yang terbatas, Erick mengakui bahwa kerja sama antara kementerian dan BUMN sangat diperlukan. “Kami harus bekerja ekstra keras dan inovatif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada agar semua program dapat berjalan dengan baik,” ujarnya. Dalam rapat tersebut, Erick juga menyoroti pentingnya peran BUMN dalam perekonomian, termasuk penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sebagai langkah awal, Erick dan tim BUMN berkomitmen untuk mengoptimalkan setiap alokasi anggaran yang diberikan. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kementerian untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan.

Kementerian BUMN juga diharapkan dapat menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan kinerja BUMN di lapangan, agar meskipun dalam kondisi anggaran yang dipangkas, mereka masih dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Ke depan, Erick berharap adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPR dan pemerintah, untuk bersama-sama menjaga agar BUMN tetap bisa beroperasi dengan baik meskipun dalam keterbatasan.

Keberlanjutan dan keberhasilan BUMN dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif pengelolaan anggaran dijalankan. Dengan semangat efisiensi yang kuat, diharapkan sektor BUMN dapat tetap berkontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, walaupun dalam konteks anggaran yang semakin terbatas.