Perekonomian Indonesia diproyeksikan akan tumbuh sebesar 4,7% pada tahun 2025, menunjukkan penurunan signifikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 5,03%. Angka ini menimbulkan keprihatinan terkait langkah efisiensi anggaran yang diambil oleh pemerintah, yang dinilai tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga mengganggu berbagai program pembangunan yang telah direncanakan.
Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, efisiensi anggaran yang diterapkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kali ini dianggap tidak terencana dengan baik. “Efisiensi ini tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang,” ujarnya dalam keterangan resmi. Bhima menambahkan bahwa efisiensi yang diterapkan saat ini jauh berbeda dari periode sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Pada era tersebut, terdapat mekanisme “automatic adjustment,” yang memungkinkan kementerian dan lembaga untuk mengajukan rekomendasi jika anggaran yang diblokir merupakan anggaran prioritas.
Penyebab utama dari proyeksi pertumbuhan ekonomi yang rendah ini adalah keputusan untuk memangkas anggaran di sektor-sektor yang esensial. Bhima menyoroti, misalnya, pemangkasan anggaran untuk listrik di kantor pemerintahan yang seharusnya menjadi prioritas. “Ini adalah efisiensi yang serampangan, terlihat dari eliminasi tata kelola program yang seharusnya tetap didukung,” jelasnya. Bhima menyatakan bahwa efisiensi seharusnya difokuskan pada kegiatan ataupun program yang memang tidak perlu dan bisa dikurangi.
Pemerintah saat ini mencoba untuk mengalihkan anggaran yang dihemat ke program-program seperti penyediaan makan bergizi gratis. Namun, Bhima mengungkapkan bahwa pengelolaan program tersebut juga belum berjalan dengan ideal. “Jika efisiensi akhirnya dialihkan ke program makan bergizi gratis, maka kita harus ingat bahwa kualitas pengelolaan program tersebut pun masih jauh dari sempurna. Hal ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi kita,” imbuhnya.
Kondisi ini menggambarkan bahwa langkah-langkah efisiensi anggaran yang brutal, tanpa adanya analisa dan pemetaan yang baik, dapat mengacaukan stabilitas yang sebelumnya telah dibangun. Dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat, diperkirakan akan ada dampak langsung pada lapangan kerja dan daya beli masyarakat. Data menunjukkan bahwa ketika ekonomi tumbuh lambat, penciptaan lapangan kerja juga terhambat, yang berujung pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan.
Di satu sisi, efisiensi anggaran bertujuan untuk memperbaiki kinerja fiskal dan memanfaatkan sumber daya publik secara optimal. Namun, langkah yang diambil harus memperhatikan keseimbangan antara penghematan biaya dan keberlanjutan program-program yang mendukung perekonomian domestik. Ada kebutuhan mendesak untuk merumuskan strategi yang lebih terpadu dan mencakup keterlibatan stakeholder dalam penyusunan anggaran agar efisiensi anggaran tidak menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi.
Dalam situasi ini, penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi dan merombak pendekatan efisiensi anggaran. Pemerintah diharapkan bisa memiliki pemetaan yang lebih baik mengenai prioritas program-program yang seharusnya dibiayai. Tanpa langkah lebih strategis, efisiensi sembarangan seperti ini justru akan menghambat kemajuan Indonesia menuju perekonomian yang lebih solid dan berkelanjutan. Adalah tugas pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya mengedepankan pengurangan biaya, tetapi juga memperhatikan dampak luas terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.
