Komisi IX DPR RI mengambil langkah tegas dengan memanggil sejumlah pihak terkait, termasuk Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad). Tindakan ini diambil sebagai respons terhadap kasus tragis di mana seorang dokter Pendidikan Profesi Dokter Spesialis (PPDS) diduga melakukan tindakan pencabulan terhadap seorang anak pasien. Hal ini mengundang perhatian masyarakat dan menciptakan keresahan akan perlindungan pasien di rumah sakit pendidikan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiro, menjelaskan bahwa pemanggilan pihak-pihak terkait tersebut bertujuan untuk melakukan pengawasan serta meneguhkan komitmen perlindungan pasien. Menurutnya, proses ini akan dilakukan dalam waktu dekat untuk meminta klarifikasi dan melakukan evaluasi terhadap sistem pembinaan dan pengawasan tenaga medis di rumah sakit. “Kami ingin memastikan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang,” ujarnya.
Kasus ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam pengawasan dan pendidikan di lingkungan rumah sakit pendidikan. Nihayatul menyatakan, “Komisi IX menilai bahwa kasus ini mencerminkan kegagalan dalam sistem pengawasan, pendidikan, dan perlindungan pasien di lingkungan rumah sakit pendidikan, dan perlu ditanggapi secara menyeluruh dan sistemik.” Penekanan terhadap perlunya reformasi dalam sistem ini menjadi hal yang sangat penting, baik untuk menjaga kehormatan profesi medis maupun keselamatan pasien.
Dalam konteks ini, Komisi IX juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban. Nihayatul meminta agar Kemenkes menyediakan pendampingan psikologis, kesehatan, dan bantuan hukum untuk korban sebagai langkah pemulihan hak-hak mereka. Ia merujuk pada Amanat Pasal 55 dan 64 UU Kesehatan yang menekankan pentingnya pemulihan hak bagi korban dalam situasi semacam ini.
Peristiwa yang menimpa pasien anak ini tidak hanya menjadi perhatian DPR RI tetapi juga menjadi sorotan publik yang luas. Netizen dan sejumlah lembaga masyarakat sipil meminta transparansi dalam penanganan kasus ini, serta kejelasan dari pihak rumah sakit dan institusi pendidikan terkait untuk menangani pelanggaran yang mengkhawatirkan ini.
Tindakan Komisi IX DPR RI yang ingin melibatkan berbagai pihak ini menunjukkan keseriusan dalam menangani isu yang sangat sensitif ini. Perlu ada pembaruan dalam sistem pendidikan kedokteran dan pengawasan tenaga medis agar insiden serupa tidak terulang. Ini menjadi momen penting untuk merefleksikan kembali bagaimana pendidikan dan pengawasan tenaga medis dilakukan di Indonesia saat ini.
Dari sisi hukum, kasus ini dapat menjadi preseden penting untuk menegakkan keadilan bagi korban pelecehan seksual di lingkungan rumah sakit. Sebuah sistem yang lebih kuat dalam pengawasan serta perlindungan pasien diharapkan dapat diwujudkan agar kejadian serupa dapat dicegah di masa depan.
Dalam pernyataan terakhirnya, Nihayatul menekankan bahwa Komisi IX berkomitmen untuk mendorong reformasi menyeluruh demi perlindungan pasien dan menjaga garis batas antara profesionalisme tenaga medis dan perlindungan hak-hak pasien. Ini adalah saat yang krusial bagi semua elemen dalam sektor kesehatan untuk bersatu demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi pasien.
Sebagai tanggapan terhadap dunia publik yang semakin kritis, kasus ini menciptakan kesadaran baru mengenai perlunya standarisasi dan reformasi dalam pengawasan di sektor kesehatan, yang diyakini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi medis di Indonesia.
