Anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin, mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan menyeluruh mengenai serangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap tenaga pendidik dan kesehatan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Penyerangan tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat setempat dan menunjukkan kebutuhan mendesak akan upaya tegas untuk mengatasi masalah keamanan di wilayah tersebut.
Dalam wawancara yang berlangsung di gedung DPR Senayan, Jakarta, pada Selasa (25/3/2025), Nurul Arifin mengungkapkan harapannya agar penyelidikan dapat mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Ia mengatakan, “Saya berharap bahwa aparat bisa bertindak menelusuri latar belakang kejadian dan dalang dari kerusuhan ini.”
Nurul menekankan bahwa penyelidikan yang mendalam tidak hanya penting untuk memecahkan kasus ini, tetapi juga untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa mendatang. “Aparat harus bertindak secara profesional dan tegas dalam mengusut latar belakang serta motif yang melatarbelakangi kejadian tersebut,” ujarnya.
Di samping itu, ia menyerukan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam penyerangan. Politisi dari Partai Golkar ini mendorong aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku, mengingat insiden tersebut menyebabkan satu orang tewas dan beberapa luka-luka. “Langkah ini akan membantu dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat,” tambahnya.
Insiden penyerangan terjadi di tiga lokasi berbeda di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, pada tanggal 21 dan 22 Maret 2025. Salah satu korban, Rosalia Rerek Sogen, seorang tenaga pendidik, kehilangan nyawanya dalam serangan tersebut. Selain itu, tujuh orang lainnya juga menderita luka-luka akibat aksi brutal KKB yang melibatkan sekitar 15 orang tersebut.
Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian, kelompok ini tidak hanya menyerang dengan senjata tajam tetapi juga melakukan perusakan terhadap berbagai fasilitas umum. Dalam aksi mereka, dua unit rumah dinas guru, tujuh ruang sekolah, serta gedung TS Efata Angguruk mengalami kerusakan parah, bahkan dilaporkan ada pembakaran terhadap bangunan di lokasi kejadian.
Menanggapi situasi ini, Nurul Arifin menyerukan pemerintah untuk tidak hanya memperhatikan hukum, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Ia berharap agar tindakan nyata segera dilakukan agar masyarakat tidak lagi hidup dalam ketakutan terlebih dalam menjalankan aktivitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. “Perlu ada program jangka panjang yang berfokus pada pemulihan dan peningkatan keamanan di wilayah yang terdampak,” ujar Nurul.
Sementara itu, perhatian pemerintah terhadap penanganan masalah di Papua juga terus diarahkan. Beberapa pejabat lokal dan nasional telah mengeluarkan pernyataan dukungan untuk memperkuat keamanan dan ketertiban di kawasan tersebut. Namun, langkah konkret dan resolusi yang cepat dari pihak berwenang sangat diperlukan untuk memastikan keamanan masyarakat.
Kejadian serupa sebelumnya juga pernah terjadi, sehingga penanganan yang efektif sangat penting untuk menggantikan citra negatif yang telah melekat. Upaya pembenahan secara integral dari sisi hukum, sosial, dan ekonomi dianggap dapat mengurangi intensitas kekerasan yang terjadi.
Dari seluruh insiden yang terjadi, jelas bahwa penegakan hukum yang tegas dan profesional tidak hanya menjadi harapan tetapi juga keharusan dalam meningkatkan stabilitas dan keamanan di Papua. Melalui langkah-langkah konkret, harapan untuk menciptakan kondisi yang aman bagi seluruh elemen masyarakat di sana bisa terwujud.
