Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi, mengungkapkan pandangannya mengenai ambisi pemerintah untuk membangun tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) setiap tahunnya. Menurutnya, target tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi nyata anggaran yang tersedia, terutama menjelang penyusunan APBN 2025.
“Saya rasa kita harus lebih rasional. Target tiga juta rumah dengan ketersediaan anggaran tahun 2025 sudah tidak sinkron,” ungkap Mori dalam keterangannya pada Jumat, 21 Maret 2023. Dia menekankan bahwa pencapaian target tersebut akan menghadapi banyak tantangan, sehingga langkah-langkah strategis yang matang diperlukan agar program ini dapat berlangsung dengan baik.
Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, memang berkomitmen untuk membangun rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Namun, Mori menekankan pentingnya untuk tidak hanya menetapkan target ambisius seperti itu, tetapi juga menyusun rencana implementasi yang realistis. “Saya membayangkan Menteri Perumahan Maruarar Sirait dan Wakil Menteri Perumahan Fachri Hamzah sedang berpikir keras mencari solusi agar target ini bisa dicapai secara realistis,” tambahnya.
Melihat anggaran yang terbatas, Mori menyatakan keprihatinannya tentang realisasi dari program ini. Dia mengharapkan pemerintah dapat melaporkan progres pembangunan dalam rapat kerja berikutnya, dengan pencapaian yang lebih menggambarkan kenyataan. “Dari target tiga juta rumah, mungkin realisasinya baru mencapai seratus atau dua ratus ribu unit,” jelasnya, menunjukkan ketidakpastian dalam pencapaian angka tersebut.
Keinginan untuk mewujudkan program perumahan bagi masyarakat MBR ini sangat penting, namun Mori menegaskan bahwa dampaknya terhadap keuangan negara harus diperhatikan. Dengan anggaran yang ada, pemerintah diharapkan dapat merancang kebijakan yang lebih realistis dan terukur, sehingga program perumahan tetap berjalan tanpa menambah beban bagi APBN.
Dia juga mengingatkan bahwa penyediaan rumah harus diimbangi dengan keberlanjutan program yang jelas. Upaya mencapai target yang ambisius, jika tidak didukung oleh strategi yang solid dan anggaran yang memadai, dikhawatirkan tidak akan memberikan dampak yang diharapkan bagi masyarakat yang memang membutuhkan tempat tinggal yang layak.
Adanya kritik dari DPR menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan legislatif untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif. Dengan latar belakang sebagai wakil rakyat dari Dapil NTB I yang meliputi Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, dan Kota Bima, Mori mengingatkan perlunya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program perumahan ini.
Pemerintah diharapkan segera merumuskan strategi yang tepat sehingga program tiga juta rumah bisa terlaksana dengan baik tanpa melampaui batas realitas anggaran. Dengan demikian, masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat memperoleh akses ke tempat tinggal yang layak, sedangkan fiskal negara tetap terjaga.
Dalam situasi ini, tantangan yang dihadapi pemerintah tidak hanya berasal dari keterbatasan anggaran, tetapi juga dari kompleksitas pasar properti yang terus berubah. Untuk itu, diperlukan kejelian dalam menyusun rencana pembangunan, agar tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata di lapangan. Mori Hanafi menutup pernyataannya dengan harapan agar semua pihak dapat bersinergi untuk mencapai tujuan tersebut demi kesejahteraan rakyat.
