Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden pada hari Rabu bisa mengubah arah proses hukum yang saat ini menimpanya, setidaknya untuk selama masa jabatannya di Gedung Putih. Trump, sebagai mantan presiden AS pertama yang dihadapkan pada dakwaan kriminal, berhadapan dengan empat kasus hukum yang beragam, mencakup tudingan pengerahan dana untuk pembayaran uang tutup mulut kepada bintang porno, Stormy Daniels, hingga upaya untuk membatalkan kekalahannya di pemilu 2020.
Sumber dari Departemen Kehakiman AS mengungkapkan bahwa mereka tengah mempertimbangkan cara untuk menghentikan dua dari empat kasus pidana yang sedang dihadapi Trump. Kebijakan yang telah ada sebelumnya melarang pelaksanaan penuntutan terhadap presiden yang sedang menjabat, sehingga kemenangan Trump dapat memberikan perlindungan hukum.
Bulan Mei lalu, Trump dijatuhi hukuman bersalah atas pemalsuan catatan bisnis terkait pembayaran kepada Daniels, yang menjadikannya presiden pertama yang mengalami vonis terkait kejahatan serius. Namun, Trump tetap bersikukuh bahwa semua dakwaan terhadapnya adalah hasil dari motif politik, dan dia mengekspresikan keyakinan akan ketidakbersalahannya.
Dalam konteks ini, Trump berencana untuk memecat Penasihat Khusus Jack Smith, pemimpin kasus-kasus federal yang berkaitan dengan dugaan usaha Trump untuk membatalkan hasil pemilu serta dugaan penyalahgunaan dokumen rahasia. “Saya akan melakukan itu dalam dua detik setelah saya dilantik,” kata Trump, menunjukkan ketidaksenangannya terhadap proses hukum yang mengarah ke dirinya.
Satu persidangan tambahan sudah dijadwalkan sebelum pelantikan Trump pada 20 Januari, tetapi banyak pakar hukum meragukan kemungkinan kasus tersebut akan dilanjutkan. Kasus di New York terkait pembayaran uang tutup mulut dijadwalkan untuk menerima keputusan pada 26 November, dan pengacara Trump kemungkinan besar akan meminta penundaan hukuman. Jika keputusan tersebut diputuskan, hal itu akan menjadi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi seorang presiden yang terpilih.
Trump juga menghadapi resmi dakwaan di pengadilan federal di Washington atas tuduhan menebarkan informasi palsu terkait pemilu dan menghalangi hasil sertifikasi suara setelah pemilihan 2020. Pada kasus ini, Departemen Kehakiman telah mengajukan banding terhadap keputusan hakim yang sebelumnya membatalkan beberapa tuduhan dengan alasan bahwa Smith tidak memiliki kewenangan penuh.
Di Georgia, situasi serupa terjadi. Jaksa Fulton County menuntut Trump menggunakan undang-undang pemerasan negara bagian, atas dugaan usahanya untuk membalikkan kekalahannya di pemilu 2020. Meskipun upaya hukum dari pengacara Trump menunjukkan harapan untuk menghentikan penuntutan, potensi untuk melanjutkan kasus ini tetap ada, berpotensi membawa konsekuensi hukum bagi para terdakwa lain seperti Rudy Giuliani dan Mark Meadows.
Ahli hukum mengamati bahwa meski Trump mungkin tidak dapat menghentikan semua kasus hukum yang menimpanya, kedudukan barunya sebagai presiden akan memberikan lingkup kekebalan dari sanksi hukum untuk selama masa jabatannya. Kristy Parker, penasihat khusus di Protect Democracy, memperingatkan bahwa jika Trump berhasil menghentikan kasus-kasus tersebut, hal itu tidak berarti tindakan yang dilakukannya adalah sah.
Terlepas dari semua proses hukum yang mungkin masih berlangsung, tampaknya jelas bahwa posisi Trump sebagai presiden akan tetap mengganggu perkembangan kasus-kasus tersebut. Dalam konteks ini, dinamika politik dan hukum di AS kemungkinan akan terus menarik perhatian publik dan pemerhati politik, terutama menjelang pemilihan umum mendatang dan persidangan yang masih dalam pengawasan ketat semua pihak. Hal ini menciptakan ketegangan antara proses hukum dan kehidupan politik di negara tersebut, yang tentu saja akan menjadi sorotan utama dalam beberapa bulan ke depan.
