Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan rencana untuk mendatangkan siswa-siswa bermasalah ke dalam program wajib militer (wamil) selama enam bulan hingga satu tahun. Program ini bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada mereka agar dapat kembali ke jalur yang positif. Dedi menjelaskan bahwa meskipun siswa-siswa tersebut akan menjalani wamil, mereka tetap akan melaksanakan proses belajar mengajar secara normal dengan tetap mendapatkan pendidikan di lokasi tersebut.
Dalam penjelasannya, Dedi mengatakan bahwa siswa akan tetap bersekolah di area kompleks militer atau Polri. Akan ada ruang kelas dan guru yang berasal dari sekolah asal siswa untuk tetap mendampingi mereka. “Tetap belajar, mereka tetap melaksanakan belajar mengajar. Cuma bedanya mereka melaksanakan itu di area kompleks militer atau Polri,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Untuk menjalankan program ini, Dedi telah melakukan sosialisasi dengan para kepala sekolah dan dinas pendidikan di tingkat kabupaten dan kota. Tujuannya adalah agar surat edaran yang bakal diterbitkan dapat dijalankan secara efektif. “Saya punya kebiasaan, buat opini dulu, sosialisasikan dulu, baru bikin surat edarannya,” ungkap Dedi, menunjukkan pendekatan kolaboratif untuk memastikan implementasi yang sukses.
Kebijakan ini direncanakan akan mulai dilaksanakan pada 2 Mei 2025. Meski demikian, beberapa daerah di Jabar telah menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan program tersebut lebih awal. Dedi menambahkan bahwa telah ada nota kesepahaman (MOU) yang ditandatangani dengan pihak TNI mengenai pembinaan siswa di barak militer. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan institusi militer dalam menangani permasalahan di kalangan siswa.
Dalam pandangan Dedi, program ini tidak hanya sekedar memberi hukuman, tetapi lebih kepada memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperbaiki diri serta mendapatkan disiplin yang lebih baik. “Kita juga akan memiliki kesamaan visi dan misi dengan Polda, dengan Kodam, bupati wali kota, dan Kapolres, sehingga semuanya terintegrasi,” tambahnya.
Kebijakan ini juga mendapat sorotan dari berbagai pihak. Dedi menjawab kritik yang muncul dengan menyatakan bahwa langkah tersebut tidak boleh hanya menjadi sebuah opini yang tidak ditindaklanjuti. “Cuma bisa komentar,” ujarnya sambil menegaskan pentingnya kekuatan nyata dalam penanganan masalah ini.
Sebelumnya, ada kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai dampak dari kebijakan ini terhadap siswa. Namun, Dedi menekankan bahwa fokus utama adalah memberikan pembinaan dan pelatihan yang bermanfaat untuk masa depan siswa. Dia menjelaskan bahwa program ini berpotensi untuk mengurangi angka kenakalan remaja dan pembelajaran di luar jalur yang merugikan.
Program ini diharapkan bisa menjadi solusi aktif bagi para siswa bermasalah di Jawa Barat. Dengan menyediakan lingkungan yang lebih disiplin serta kesempatan untuk terus belajar, Dedi yakin bahwa hasilnya akan positif bagi baik siswa maupun masyarakat. Kolaborasi antara pihak pemerintah, institusi pendidikan, dan TNI menjadi kunci keberhasilan program ini.
Dengan langkah berani ini, Dedi Mulyadi berkomitmen untuk memberikan solusi jangka panjang dalam menangani masalah siswa bermasalah di Jabar. Harapan besar tertumpu pada hasil positif dari pengalaman ini, sehingga dapat diimplementasikan di daerah lain di Indonesia yang menghadapi isu serupa.
