Rabu, 30 April 2025 – 10:32 WIB
Jakarta, Octopus – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mengelola aset yang berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), salah satunya adalah kawasan Gelora Bung Karno (GBK). Rencana ini diungkapkan Prasetyo dalam konferensi pers, menegaskan bahwa pengelolaan ini sejalan dengan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Prasetyo menyampaikan, “Terkait aset kawasan GBK yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden dari saat beliau memberikan pengarahan dalam acara townhall Danantara beberapa hari yang lalu.” Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut telah melalui proses pemikiran yang mendalam dan berorientasi pada pengembangan ekonomi nasional.
Meskipun rencana ini sudah disampaikan, Prasetyo menegaskan bahwa saat ini pihaknya masih dalam tahap persiapan teknis terkait pengalihan ini. Ia menggarisbawahi perbedaan dalam proses pengelolaan yang ada di bawah Kemensetneg dibandingkan dengan aset BUMN. “Aset GBK di bawah Kemensetneg bersifat pengelolaannya di bawah Badan Layanan Umum,” jelasnya.
Sementara itu, CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengonfirmasi bahwa BPI Danantara siap menerima dan mengelola aset tersebut. “Jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini, pesan beliau (Prabowo) akan dimasukkan ke dalam Danantara,” ungkapnya setelah pertemuan antara Danantara dan BUMN di Jakarta. Roeslani menambahkan bahwa nilai total aset negara di bawah Kemensetneg diperkirakan mencapai USD 25 miliar, yang dapat meningkatkan total nilai aset yang dikelola oleh Danantara hingga mencapai USD 1 triliun atau sekitar Rp 16.800 triliun.
Sebagian besar aset yang direncanakan untuk dikelola oleh Danantara berasal dari aset yang saat ini dikelola oleh Kemensetneg, dan proses koordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan sedang dilaksanakan. Prasetyo menekankan bahwa, “Sejauh ini belum ada aset Kemensetneg yang resmi dikelola Danantara, karena kami masih dalam proses koordinasi secara teknis dengan pihak-pihak terkait.”
Peluang pengelolaan GBK oleh Danantara diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dalam pengembangan infrastruktur dan perekonomian Indonesia. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara untuk mencapai tujuan ekonomi jangka panjang yang lebih berkelanjutan.
Dengan mengalihkan pengelolaan aset tersebut ke Danantara, ekosistem investasi nasional diproyeksikan akan semakin meningkat, yang tentunya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Sebuah sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Danantara diharapkan dapat menghadirkan program-program inovatif dan berkapasitas untuk meningkatkan daya saing di tingkat global.
Tidak hanya itu, Prabowo Subianto juga telah menekankan pentingnya pengelolaan aset negara secara efisien dan transparan. Dengan adanya Danantara, harapannya adalah bahwa semua proses pengelolaan akan dilakukan dengan prinsip-prinsip good governance, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga pada kepentingan publik.
Pengalihan pengelolaan ini menandakan langkah maju dalam pengembangan aset strategis negara yang selama ini menjadi ikon nasional, seperti GBK. Melalui Danantara, pemerintah berupaya menjadikan pengelolaan aset tersebut lebih profesional dan berdampak positif bagi masyarakat luas. Ke depannya, pemerintah berharap bahwa Danantara tidak hanya menjadi lembaga pengelola aset, tetapi juga menjadi motor penggerak untuk inovasi dan kemajuan ekonomi di Indonesia.
