Beredar informasi yang mengejutkan di media sosial, yang mengklaim bahwa aksi demonstrasi “Indonesia Gelap” diorganisir oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kabar ini pertama kali diunggah oleh akun X bernama “RomeoWalker19” pada Kamis (20/02/2025), yang memperlihatkan video aksi demo dengan mobil bertuliskan “suara rakyat”. Pengunggahan tersebut menyebar dengan cepat, didukung dengan narasi yang menyesatkan, dan menuduh PDIP sebagai penggerak aksi.
Namun, tim pemeriksa fakta dari Mafindo dan TurnBackHoax mempersembahkan hasil verifikasi yang menantang klaim tersebut. Koordinator Aksi “Indonesia Gelap” dari BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, Muhammad Anas Robbani, menegaskan bahwa mobil komando yang terlihat dalam video bukanlah milik PDIP. Ia menjelaskan bahwa mobil tersebut disewa dari pihak ketiga dan dibiayai melalui patungan lembaga dan organisasi, bukan dari partai politik manapun.
Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa unggahan yang mengklaim PDIP berada di balik aksi tersebut adalah konten yang menyesatkan. Hal ini sejalan dengan temuan lain yang menunjukkan bahwa protes besar ini tidak didanai oleh kelompok atau organisasi politik tertentu, tetapi merupakan respon kolektif mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran di masyarakat terkait kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan, khususnya dalam bidang pendidikan. Aksi “Indonesia Gelap” terjadi pada 17 Februari 2025, di mana mahasiswa di berbagai kota mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Menurut mereka, kebijakan tersebut dianggap membebani rakyat, terutama sektor pendidikan yang mengalami pemangkasan anggaran demi program makan bergizi gratis senilai $28 miliar per tahun.
Aksi ini melahirkan 13 tuntutan yang disampaikan mahasiswa kepada pemerintah, antara lain:
1. Menyediakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bermasalah.
3. Mencabut Undang-Undang Minerba yang merugikan rakyat dan lingkungan.
4. Mereformasi institusi kepolisian untuk menghapus budaya kekerasan dan korupsi.
5. Menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan aktivis lingkungan.
6. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengancam sektor pendidikan dan kesehatan.
7. Mengevaluasi program makan bergizi gratis agar tepat sasaran.
8. Merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen.
9. Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
10. Menghentikan komersialisasi pendidikan.
11. Menjamin kebebasan akademik dan demokratisasi kampus.
12. Menghentikan eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan.
13. Mewujudkan kedaulatan pangan dan energi.
Aksi ini menarik perhatian tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga media internasional. Salah satunya, media Malaysia, The Star, menggambarkan unjuk rasa tersebut sebagai protes yang mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah. Hingga kini, tidak ada tanggapan resmi dari pemerintah mengenai tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa.
Dalam konteks yang lebih luas, aksi “Indonesia Gelap” menggambarkan keresahan masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah yang dianggap semakin jauh dari kepentingan rakyat. Aksi ini menggarisbawahi perlunya dialog antara pemerintah dan masyarakat, terutama untuk mendengarkan aspirasi generasi muda yang merasa terpinggirkan oleh keputusan-keputusan politik yang seharusnya berpihak pada rakyat. Dengan berkembangnya isu ini, publik semakin sadar untuk mengkritisi informasi yang beredar, serta pentingnya cek fakta sebelum mempercayai berita yang belum terverifikasi.
