Pesan-pesan rahasia mengenai rencana perang Amerika Serikat (AS) terhadap kelompok Houthi di Yaman telah bocor secara tidak sengaja melalui grup obrolan terenkripsi. Insiden ini terungkap pada hari Senin, 24 Maret 2025, oleh Gedung Putih yang mengonfirmasi bahwa informasi sensitif tersebut dibagikan kepada sejumlah orang, termasuk jurnalis. Pencurian informasi ini terjadi pada saat AS bersiap untuk melancarkan serangan militer yang ditujukan kepada Houthi sebagai tanggapan terhadap agresi kelompok tersebut di Laut Merah.
Jeffrey Goldberg, Pemimpin Redaksi The Atlantic, menyatakan bahwa ia diundang ke sebuah grup obrolan yang dinamai "Houthi PC small group" pada tanggal 13 Maret. Grup tersebut, yang terdiri dari pejabat-pejabat tinggi dalam pemerintahan AS, termasuk di antaranya nama-nama terkenal seperti Wakil Presiden JD Vance dan Direktur CIA John Ratcliffe, ternyata memuat rencana operasional termasuk target-target yang akan diserang, senjata yang digunakan, dan urutan serangan.
Serangan ini sendiri dimulai pada tanggal 15 Maret, setelah Houthi menyerang pengiriman barang di Laut Merah. Pada malam sebelum pelaksanaan serangan, Menteri Pertahanan Pete Hegseth diduga memposting detail operasional rencana tersebut di grup obrolan, urusan yang kini telah memicu polemik di kalangan legislator AS. Anggota parlemen dari Partai Demokrat menyerukan penyelidikan pasca terungkapnya insiden ini, menyebutkan bahwa langkah tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran keamanan nasional.
Presiden Donald Trump menanggapi isu ini dengan menyatakan ketidaktahuannya mengenai kebocoran informasi tersebut. Dalam pernyataannya kepada wartawan, Trump mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap The Atlantic, sebuah media yang kerap mengkritik pemerintahannya. Sementara itu, Hegseth membantah tuduhan bahwa dia telah membagikan rencana perang melalui pesan instan, dan menyatakan: "Tidak ada yang mengirim rencana perang melalui SMS".
Menyusul insiden tersebut, Gedung Putih telah memicu penyelidikan untuk menentukan bagaimana nomor-nomor yang tidak relevan bisa terdaftar dalam grup obrolan tersebut. Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional, Brian Hughes, mengungkapkan bahwa rangkaian pesan yang beredar tampaknya otentik, dan mereka sedang meneliti lebih lanjut mengenai isu ini. Hughes juga memastikan bahwa koordinasi yang kompleks antara pejabat senior menunjukkan bahwa keamanan nasional dan keselamatan petugas militer tidak terancam.
Insiden kebocoran rencana perang ini menjadi sorotan penting, mengingat sensitifitas masalah keamanan di kawasan Timur Tengah. Dalam situasi yang sangat tegang tersebut, ketidakakuratan dalam komunikasi dan potensi kebocoran informasi dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat serius, baik bagi negara-negara yang terlibat maupun bagi stabilitas regional.
Penting bagi pemerintah AS untuk segera menyelesaikan penyelidikan ini agar memastikan bahwa proses pengambilan keputusan militer dilakukan dengan penuh hati-hati dan tidak melanggar protokol-protokol keamanan yang telah ditetapkan. Selain itu, insiden ini juga menunjukkan risiko baru dalam dunia komunikasi modern, di mana penggunaan platform perpesanan terenkripsi tidak menjamin keamanan informasi secara mutlak.
Dalam konteks lebih luas, insiden ini membangkitkan kembali perdebatan tentang kebijakan luar negeri AS dan implikasi dari tindakan militer yang diambil di luar negeri. Seiring dengan meningkatnya ketegangan di Yaman, perhatian tetap berfokus pada bagaimana pemerintah akan merespons situasi ini ke depan. Berbagai pihak kini menanti langkah-langkah selanjutnya dari Gedung Putih dan implikasi dari kebocoran tersebut terhadap kebijakan AS di Timur Tengah.
