Banyak Bule Terlibat Kriminal, Disparda Bali Minta Polisi Bertindak!

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, mengungkapkan keprihatinan atas semakin maraknya tindakan kriminal yang melibatkan wisatawan asing di Bali. Menurutnya, tidak semua wisatawan yang mengunjungi Pulau Dewata tersebut berperilaku baik. Fenomena ini tampaknya telah menjadi hal yang umum, dari mulai pelanggaran lalu lintas sederhana hingga pelanggaran hukum yang lebih serius.

Kondisi tersebut dirasakan semakin meningkat, terutama dengan banyaknya insiden yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. “Kami melihat ada berbagai aksi kriminal yang melibatkan turis asing sebagai pelakunya. Kami meminta pihak kepolisian dan Imigrasi untuk bertindak tegas sesuai dengan SOP yang ada,” ujar Pemayun saat konferensi pers di Denpasar pada Kamis (13/2).

Berita tentang aksi kriminal yang melibatkan wisatawan asing semakin sering muncul di media sosial. Contoh-contoh perilaku negatif tersebut mencakup mabuk di jalanan, perkelahian antar turis, hingga mengendarai sepeda motor tanpa helm atau mengenakan pakaian yang tidak sopan. Salah satu insiden terbaru yang mengundang perhatian adalah perkelahian di Fins Beach Club, di mana sekelompok turis terlibat bentrokan dengan petugas keamanan sehingga menyebabkan banyak korban di pihak keamanan.

Kepala Dinas Pariwisata juga menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai penegak hukum, termasuk kepolisian, Satpol PP, dan Imigrasi, untuk menegakkan hukum secara konsisten. “Kami tidak ingin Bali terkesan tidak tegas terhadap warga negara asing hanya karena mereka adalah turis,” tegasnya.

Dalam upaya menjaga citra Bali sebagai tujuan pariwisata budaya, Pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan berbagai regulasi yang mengatur kepariwisataan. Ini mencakup peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) yang menegaskan tindakan apa yang dapat diambil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wisatawan asing. “Kami meminta agar semua stakeholder terkait mulai dari kepolisian, Satpol PP, Imigrasi, dan lainnya bertindak sesuai dengan regulasi yang ada. Kami ingin agar kejadian serupa tidak terulang demi kelestarian citra pariwisata Bali,” tambah Pemayun.

Dalam konteks ini, Pemayun juga mendesak pihak kepolisian untuk memastikan bahwa setiap insiden kriminal, seperti yang terjadi di Fins Beach Club, diusut tuntas tanpa pandang bulu. “Tidak seharusnya ada perlakuan istimewa bagi pelanggar hukum berdasarkan status kewarganegaraan mereka,” keluhnya.

Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi semua pihak yang terlibat di sektor pariwisata. Melalui kolaborasi yang baik antar lembaga, diharapkan Bali dapat kembali menjadi destinasi yang aman dan nyaman bagi semua pengunjung tanpa mengabaikan aspek penegakan hukum. Ini menjadi salah satu tantangan besar, khususnya di era di mana popularitas Bali sebagai tujuan wisata terus meningkat.

Di sisi lain, para wisatawan juga diharapkan dapat lebih menghormati aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat lokal. Kesadaran akan etika dan moral dalam berkunjung ke suatu tempat akan sangat mempengaruhi pengalaman pariwisata secara keseluruhan. Sementara itu, tindakan tegas dari pihak berwenang akan menjadi sinyal kepada wisatawan bahwa tindakan kriminal tidak akan ditoleransi dan akan berujung pada konsekuensi hukum.

Dengan langkah dan pendekatan yang tepat, Bali diharapkan dapat menjaga reputasinya sebagai salah satu destinasi wisata terkemuka di dunia sekaligus memastikan keamanan dan kenyamanan bagi semua pengunjung.