Awal tahun 2025 menjadi momen yang penuh tantangan bagi banyak pekerja di Amerika Serikat, dengan dilaporkannya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mencengangkan. Menurut data terbaru dari perusahaan jasa penempatan kerja Challenger, Gray, dan Christmas, sebanyak 172.017 pekerja kehilangan pekerjaan mereka di bulan Februari, sebuah angka yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah PHK yang terjadi.
Data ini menunjukkan peningkatan sebesar 245% dibandingkan dengan bulan Januari 2025. Angka ini menjadi yang tertinggi untuk bulan Februari sejak tahun 2009 sekaligus menjadi total bulanan tertinggi sejak Juli 2020. Situasi ini menjadi perhatian serius, terutama berkaitan dengan sektor-sektor yang paling terdampak.
Dari total PHK yang terjadi, pemutusan hubungan kerja terbesar berasal dari sektor pemerintah, terutama pegawai negeri sipil (PNS). Dalam laporan yang sama, tercatat sebanyak 62.242 PNS mengalami PHK. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, bertujuan untuk mengurangi anggaran pemerintah yang dianggap terlalu besar dan boros. Pemerintah federal telah menerapkan langkah-langkah penghematan yang berujung pada pemecatan ribuan pekerja, termasuk ilmuwan dan penjaga hutan.
Sektor ritel juga mengalami dampak berat, dengan total 38.956 pekerja yang terkena PHK. Sementara sektor teknologi mengalami 14.554 pemutusan hubungan kerja, mencerminkan dampak luas dari krisis ekonomi yang melanda berbagai industri. Penurunan permintaan konsumen dan perubahan dalam strategi bisnis menjadi faktor-faktor penyebab utama tingginya angka PHK di sektor-sektor ini.
Perlu dicatat bahwa Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), yang dipimpin oleh miliarder teknologi Elon Musk, terus memangkas belanja publik. Kebijakan ini mengakibatkan pembekuan dana dan pemotongan besar-besaran, termasuk terhadap lembaga nirlaba swasta. Sebagai dampak lanjutan, terdapat 894 PHK tambahan yang terjadi di sektor-sektor terkait, menunjukkan rentetan efek yang ditimbulkan oleh kebijakan penghematan ini.
Washington DC menjadi salah satu wilayah yang paling merasakan dampak serius, dengan hilangnya 61.795 pekerjaan sepanjang tahun ini. Angka ini sangat kontras dengan hanya 60 PHK yang terjadi di tahun 2024, menunjukkan betapa dramatisnya perubahan kondisi tenaga kerja dalam waktu yang singkat.
Situasi semakin memanas dengan rencana terbaru dari Departemen Urusan Veteran (VA) yang berencana untuk memangkas lebih dari 80.000 pekerja. Rencana ini, yang berasal dari memo internal yang diperoleh Reuters, dikritik oleh berbagai pihak, termasuk kelompok veteran militer dan anggota Partai Demokrat. Rencana pemecatan ini dianggap bertentangan dengan upaya untuk mendukung veteran yang telah mengabdikan diri untuk negara mereka.
Ketidakpastian di pasar kerja ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja dan analis ekonomi. Banyak yang mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari PHK massal ini terhadap stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan kesejahteraan sosial. Skenario yang terjadi ini menggambarkan betapa rapuhnya pasar tenaga kerja di tengah kebijakan yang ketat dan fokus penghematan yang dilakukan oleh pemerintah.
Dengan angka PHK yang terus meningkat dan proyeksi yang suram di depan, tantangan bagi pekerja Amerika tidak pernah seberat ini. Masyarakat berharap akan adanya perubahan yang dapat memberikan harapan baru bagi mereka yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja. Sementara itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu segera menyusun strategi untuk mengatasi situasi ini agar tidak semakin memperburuk keadaan.
