Pemerintah Albania secara resmi mengumumkan larangan penggunaan aplikasi TikTok selama satu tahun, langkah ini diambil sebagai respons terhadap peningkatan kekhawatiran terkait kekerasan dan perundungan yang terjadi di platform tersebut, khususnya di kalangan anak-anak. Menteri Pendidikan Albania, Ogerta Manastirliu, menyampaikan keputusan ini setelah melalui pembahasan dan konsultasi dengan masyarakat, termasuk dengan sekitar 65.000 orang tua, yang sebagian besar mendukung upaya tersebut.
Larangan ini pertama kali diusulkan oleh Perdana Menteri Albania, Edi Rama, pada akhir Desember 2023, menyusul insiden tragis di mana seorang anak sekolah berusia 14 tahun menjadi korban penusukan oleh temannya. Insiden ini terjadi setelah adanya pertengkaran yang melibatkan interaksi di media sosial, yang memicu perhatian lebih lanjut pada isu keamanan di platform digital.
Dalam pernyataannya, Edi Rama menekankan bahwa larangan ini bukan hanya tindakan sepihak, tetapi bagian dari dialog positif antara pemerintah dan perwakilan TikTok. Rencananya, perwakilan dari TikTok akan melakukan kunjungan ke Albania untuk mendiskusikan langkah-langkah yang perlu diambil guna meningkatkan keamanan bagi anak-anak yang menggunakan platform tersebut. Langkah ini mencakup pengadaan alat untuk membatasi akses anak-anak ke konten yang berpotensi berbahaya, serta penerapan kontrol orang tua dan sistem verifikasi usia.
Menteri Manastirliu menegaskan bahwa larangan ini berlaku sampai TikTok dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan, termasuk menambahkan opsi bahasa Albania pada aplikasi. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah Albania dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial yang kian meluas.
TikTok, sebagai platform yang berkembang pesat dan populer di kalangan remaja, telah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana larangan tersebut. Perusahaan yang berbasis di China ini meminta kejelasan dari pemerintah Albania, dengan alasan bahwa baik korban penusukan maupun pelaku tidak menggunakan layanan mereka. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam mengaturnya dan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menanggulangi masalah yang muncul di dunia digital.
Langkah Albania ini juga mencerminkan tren yang lebih luas di berbagai negara yang mulai memperhatikan dampak media sosial, khususnya pada anak-anak dan remaja. Di Inggris, misalnya, pengawas perlindungan data telah memulai penyelidikan mengenai penggunaan informasi pribadi oleh TikTok untuk merekomendasikan konten kepada penggunanya berusia 13 hingga 17 tahun. Di Amerika Serikat, pemerintah juga sedang berusaha untuk memaksa perusahaan induk TikTok, ByteDance, untuk melepaskan operasinya di negara tersebut, mengacu pada isu-isu terkait keamanan nasional.
Penting untuk dicatat bahwa Albania, yang telah mengajukan keanggotaan Uni Eropa (UE) sejak 2009 dan mendapatkan status kandidat sejak 2014, berusaha untuk memperkuat regulasi digitalnya sejalan dengan aspirasi untuk bergabung dengan blok Eropa tersebut. Pembatasan ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga mendorong platform seperti TikTok untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola dan melindungi komunitas penggunanya.
Dalam konteks yang lebih luas, keputusan Albania untuk melarang TikTok mencerminkan tantangan yang dihadapi negara-negara di seluruh dunia dalam mengelola platform digital. Tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari konten yang berbahaya menjadi semakin penting ketika interaksi sosial beralih ke ranah digital. Oleh karena itu, pemerintah dan perusahaan teknologi harus terus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan online yang lebih aman bagi anak-anak.
