Mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, resmi ditangkap pada tanggal 11 Maret 2025 di Bandara Manila, setelah kembali dari kunjungan di Hong Kong. Penangkapan ini berdasarkan surat perintah dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang tamahkan atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dengan "perang melawan narkoba" selama masa kepemimpinannya dari 2016 hingga 2022. Berikut adalah tujuh fakta mencengangkan mengenai penangkapan dan kepemimpinan Duterte yang berpotensi membawa keadilan bagi banyak korban.
Penangkapan di Bandara Manila
Duterte ditangkap setibanya di Manila, dengan konfirmasi dari pemerintah Filipina bahwa tindakan tersebut adalah hasil permintaan ICC melalui Interpol. Jaksa Agung Filipina menyampaikan surat perintah penangkapan kepada Duterte saat ia tiba di bandara. Dalam sebuah video yang diunggah putrinya, Duterte mempertanyakan dasar hukum dan tuntutan yang dihadapinya, "Apa hukumnya dan apa kejahatan yang telah saya lakukan?" tanyanya.Perang Melawan Narkoba yang Mengerikan
Di bawah kepemimpinannya, Duterte meluncurkan perang brutal melawan narkoba yang mengklaim lebih dari 7.000 nyawa menurut catatan resmi kepolisian. Namun, organisasi hak asasi manusia mengungkapkan bahwa angka sebenarnya bisa jauh lebih tinggi, mencapai lebih dari 30.000 korban, termasuk anak-anak dan warga sipil. Pembunuhan tanpa proses hukum yang adil menjadi ciri khas selama periode tersebut.Dugaan Pengaruh yang Masih Kuat
Meskipun sudah tidak menjabat, Duterte masih dianggap memiliki pengaruh politik yang signifikan di Filipina. ICC menekankan bahwa penangkapannya perlu dilakukan untuk mencegah intervensi terhadap proses penyelidikan dan melindungi saksi serta korban. Penangkapan Duterte dianggap sebagai langkah penting untuk mencegah risiko yang lebih besar.Penarikan Diri Filipina dari Statuta Roma
Penyelidikan ICC terhadap Duterte dimulai pada tahun 2018. Namun, Duterte merespons dengan menarik Filipina dari Statuta Roma pada tahun 2019, yang dianggap sebagai upaya menghindari akuntabilitas hukum. Pemerintahnya mengklaim bahwa investigasi internal sudah cukup, sehingga ICC tidak berhak campur tangan. Namun, pada tahun 2023, hakim ICC mengizinkan penyelidikan dilanjutkan, menunjukkan bahwa ICC memiliki kewenangan untuk menindak ketika negara gagal mengadili pelaku kejahatan berat.Citra Kota Davao dan Metode Kekerasan
Sebelum menjabat sebagai presiden, Duterte menjadi wali kota Davao selama 22 tahun, membangun citra kuat sebagai pemimpin tegas. Metode keras ini diterapkan juga dalam kebijakan nasional, memperkenalkan perang melawan narkoba yang melibatkan tindakan keras terhadap para tersangka kriminal. Meskipun mengklaim keberhasilan dalam menurunkan angka kriminalitas, banyak yang berpendapat bahwa kekerasan tersebut merugikan masyarakat, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan.Penegasan Tanpa Penyesalan
Duterte mengungkapkan sikapnya yang tidak menyesal atas kebijakan keras yang diterapkannya. Dalam sebuah penyelidikan parlemen, ia menegaskan, "Jangan pertanyakan kebijakan saya karena saya tidak meminta maaf. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan untuk negara saya." Penangkapannya menjadi momen bersejarah yang menandai potensi keadilan bagi ribuan korban kebijakan brutalnya yang telah berlangsung lama.- Sikap Positif dari Organisasi Hak Asasi Manusia
Organisasi Human Rights Watch (HRW) menyambut baik penangkapan Duterte, menyatakan bahwa tindakan ini dapat mendekatkan para korban dan keluarga mereka pada keadilan. "Penangkapannya dapat mengirimkan pesan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum," ujar Bryony Lau, wakil direktur HRW untuk Asia. Hal ini menunjukkan harapan baru bagi seluruh masyarakat Filipina untuk mendapatkan pertanggungjawaban atas tindakan penguasa yang pernah mereka pilih.
Penangkapan Rodrigo Duterte bukan hanya sebuah momen penting dalam sejarah hukum Filipina tetapi juga pengingat bahwa keadilan dapat ditegakkan meskipun terdapat tantangan berat. Dengan perhatian internasional yang terfokus pada kasus ini, banyak yang berharap bahwa langkah ini dapat membawa harapan baru bagi korban yang telah lama menunggu keadilan.
