Tunjangan kinerja (tukin) dosen di Indonesia tengah menjadi perhatian utama menjelang pencairannya yang dijadwalkan pada Juli 2025. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memastikan bahwa tunjangan ini akan segera dibagikan, meskipun tidak semua dosen akan menerima manfaat tersebut. Berikut adalah enam fakta penting tentang pencairan tukin ini.
Pertama, keadilan dan akuntabilitas dalam pencairan tukin menjadi fokus utama pemerintah. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menekankan pentingnya aspek keadilan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan ini. Bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), pihaknya sedang mempersiapkan berbagai studi dan peraturan pendukung untuk menjamin implementasi yang baik. “Langkah-langkah berkenaan dengan implementasi (aturan ini) juga kami sedang lakukan,” ungkap Mendiktisaintek.
Kedua, tujuan utama pemberian tukin adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Melalui tukin ini, diharapkan perguruan tinggi Indonesia dapat berkompetisi lebih baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, negara, dan dunia. “Kami targetkan Permen (Peraturan Menteri) dan juknis dapat diselesaikan dalam waktu dekat, sehingga pencairan tidak tertunda,” tambah Brian Yuliarto.
Ketiga, total penerima tukin telah ditentukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa tukin akan diberikan kepada dosen ASN yang termasuk dalam tiga kelompok tertentu. Kelompok tersebut terdiri dari dosen yang berasal dari Satuan Kerja (Satker) Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Satker PTN Badan Layanan Umum (BLU) yang belum menerima remunerasi, serta Lembaga Layanan (LL) Dikti. Total penerima yang terdaftar mencapai 31.066 dosen ASN, yang terdiri dari 8.725 dosen dari Satker PTN, 16.540 dosen dari Satker PTN BLU, dan 5.801 dosen dari LL Dikti.
Keempat, tidak semua dosen akan mendapatkan tukin. Dosen-dosen yang berada di PTN Berbadan Hukum (PTN-BH) dan PTN BLU yang telah menerima remunerasi tidak akan mendapatkan tambahan tukin. Hal ini menjadi catatan penting bagi dosen ASN yang ingin mengetahui status mereka terkait tunjangan kinerja ini.
Kelima, anggaran untuk tukin dosen tahun 2025 cukup signifikan. Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,66 triliun untuk tunjangan kinerja dosen ASN. Anggaran ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dosen dan diharapkan dapat mendukung pencapaian target kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.
Keenam, pencairan tukin ini juga melibatkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan. Pihak pemerintah berkomitmen untuk bekerja sama dengan seluruh pihak terkait agar pencairan tukin dapat berjalan dengan lancar. Menurut Mendiktisaintek, kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua aturan dan kebijakan terkait tukin dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ada kendala di lapangan.
Dengan pencairan tukin yang diharapkan akan membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan ini menjadi sangat krusial. Dalam konteks ini, Menteri Brian Yuliarto menyatakan harapannya agar segala persiapan dapat dilakukan dengan sempurna sehingga pada Juli 2025, pencairan tukin dapat dilaksanakan sesuai rencana. Masyarakat dan calon penerima juga menunggu kepastian mengenai siapa saja yang berhak menerima manfaat dari tunjangan kinerja tersebut.
